Kontroversi Ibu Kota Israel di Buku Ajar, PPP: Tarik Semua Buku Itu!
Jakarta, sinpo.id - Adalagi sebuah kontroversi yang sangat memilukan. Dalam sebuah buku pelajaran Sekolah Dasar (SD) tertulis bahwa Yerusalem merupakan Ibu Kota negara Israel. Menanggapi hal itu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tegas meminta untuk menarik semua buku itu dari seluruh sekolah.
Dalam keterangan tertulisnya, Fraksi PPP DPR RI pun menyebutkan materi buku ajar yang berisi soal informasi Ibu Kota Israel adalah Yerusalem merupakan tindakan yang amat fatal.
Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati pun meminta agar penerbit buku tersebut, untuk bertanggung jawab atas informasi ini.
"Penjelasan penerbit buku soal tersebut sama sekali tidak menjernihkan masalah, justru membuat masalah baru. Ada kesan penerbit cuci tangan atas masalah tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/12/2017).
"Harusnya tidak sekedar merevisi materi buku ajar tersebut, namun menarik seluruh buku yang beredar di pasaran dengan mengganti buku baru hasil revisi," tegasnya melanjutkan.
Reni pun mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki proses produkai buku tersebut yang jelas-jelas telah meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan spirit Pancasila dan UUD 1945. Dinilainya, kontrol terhadap produksi buku tersebut sangat lemah baik di sisi internal penerbit maupun di eksternal penerbit seperti pihak sekolah termasuk pemerintah.
"Ironinya, peristiwa yang muncul ke publik ini setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan," kata Reni.
Pada pasal 69 UU No. 3 Tahun 2017 secara jelas disebutkan mekanisme pengawasan terhadap sistem perbukuan yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemda dan pelaku perbukuan.
"Dalam kasus ini saya meminta Pemerintah Pusat, termasuk Pemerintah Daerah untuk memberi perhatian secara serius terhadap penerbit tersebut. Bila perlu, seluruh cetakan dari penerbit tersebut untuk diaudit untuk mengantisipasi peristiwa sebelumnya terjadi lagi," pungkasnya.
