Tahun 2024 Pemprov DKI Dilarang Beli Tanah, Ketua DPRD: Pikirkan Macet dan Kemiskinan!

SinPo.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melarang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menganggarkan pembelian tanah dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2024.

Menurut Pras, pembelian tanah kerap menjadi pemborosan anggaran. Apalagi, program ini selalu dilakukan setiap tahun dan sering kali justru tidak dimanfaatkan.

"Saya minta kepada SKPD, fokus anggaran. Tidak seperti sekarang ini, semuanya beli (tanah). Beli tanah sudah enggak (perlu),” kata Prasetyo di kantornya, Jakarta, Rabu 15 Februari 2023.

Politisi PDIP itu menyebut saat ini tanah atau lahan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta sudah cukup banyak dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.

Untuk itu, ia meminta agar Pemprov DKI mengalokasikan anggarannya untuk kebutuhan yang lebih krusial seperti mengatasi kemacetan hingga kemiskinan.

"Sekarangkan tanah kita banyak, kita maksimalkan, kita pakai. Yang kita pikirkan masalah banjir, masalah kemacetan, kemiskinan, ketahanan pangan," ujarnya.

Selain itu, Pras juga menekankan agar APBD DKI 2024 berfokus pada pengentasan masalah stunting dan kemiskinan ekstreme. Ia berharap agar Pemprov DKI mempunyai data yang jelas agar dapat tepat sasaran.

"Mudah-mudahan, sih, enggak ada kejadian sampai kekurangan pangan di Jakarta,” tandasnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memaparkan prioritas arah pembangunan Jakarta untuk tahun 2024 mendatang.

Heru memproyeksikan agar di tahun 2024 peningkatan ketahanan dapat dicapai melalui penguatan ekonomi dan pemantapan kualitas pelayanan dasar.