Demokrat Klaim Dapat Kabar Pemilu Pakai Sistem Proporsional Tertutup
SinPo.id - Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mengaku mendapat isu jika sistem proporsional tertutup bakal diterapkan pada Pemilu 2024. Sistem coblos gambar partai ini bahkan terus diperjuangkan oleh pihak tertentu sekalipun sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sistem pemilu yang enggak jelas, lalu ada kabar burung bahwa nanti (pemilu) sistem (proporsional) tertutup, Pak Arsul (Anggota Komisi III DPR Arsul Sani)," kata Benny dalam rapat bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Selasa, 14 Februari 2023.
Sambil berkelakar, Benny melempar isu kepada anggota Komisi III lain, yakni Arsul Sani. "Sudah dapat informasi dari Bapak Presiden (Joko Widodo) kah? Begitu," kata dia.
Isu ini dilontarkan Benny berawal saat dirinya menumpahkan kecewaannya pada PPATK yang tak memaparkan laporan terkait aliran dana korupsi dan perjudian dengan detail. Politikus Demokrat ini meminta PPATK melaporkan kucuran uang haram itu dengan gamblang.
"Kami ingin menggunakan penjelasan narasi yang bapak pakai data untuk menjalankan tugas pengawasan anggota dewan, kalau begini apa yang kami lakukan," kata Benny.
"Korupsi bagaimana ini, perjudian di mana, siapa judi ini, bagaimana bapak tahu judi. Enggak ada gambaran kita," timpal dia.
Dalam rapat itu juga, Benny mengaku mendengar adanya dana besar menjelang tahun politik. Dia menyebut dana besar itu digunakan untuk menyukseskan agenda penundaan pemilu.
"Saya dengar dananya banyak sekali untuk penundaan pemilu, pakai dana untuk menunda pemilu banyak sekali dana-dana itu, yang enggak nampung lewat bank bisa langsung," kata Benny.
Polemik sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup santer diberitakan. Bahkan, delapan partai politik (parpol) di Parlemen tegas menolak wacana tersebut.
Kedelapan parpol itu antara lain, Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang mendukung sistem proporsional tertutup.
