Legislator Golkar Minta Otorita IKN Kawal Proses Ganti Rugi Pembebasan Lahan
SinPo.id - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyampaikan sejumlah catatan guna mengakselerasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satunya, mengawal proses ganti rugi atas pembebasan lahan di IKN.
“Saya minta Otorita IKN mengawal proses ganti rugi atas pembebasan lahan di IKN kepada rumah tangga yang terdampak proyek ini," kata Puteri kepada SinPo.id, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023.
Puteri juga menyarankan agar pemerintah bersikap humanis, terpenting tidak ada kesepakatan yang bersifat memaksa pada warga terdampak pembangunan IKN. Apalagi, berembus kabar jika beberapa warga yang lahannya terdampak menerima nilai ganti rugi yang tidak sebanding.
"Padahal, banyak pihak yang menyebut harga tanah di IKN sudah melejit, sehingga perlu ganti rugi yang sesuai,” kata Puteri.
Puteri juga mendorong Otorita IKN untuk mengoptimalkan skema pembiayaan alternatif guna mengejar pemenuhan kebutuhan anggaran pembangunan IKN. Hal ini karena porsi pembiayaan IKN dari APBN hanya 20 persen saja, sedangkan 80 persen sisanya merupakan investasi dari investor.
“Artinya, investasi swasta, skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), pendanaan internasional, pendanaan kreatif itu menjadi tumpuannya. Untuk itu, Otorita IKN harus terus mengejar dan mensinergikan sumber-sumber pendanaan tersebut,” kata Puteri.
Puteri juga mengingatkan Otorita IKN untuk senantiasa berpedoman pada rencana tata ruang dalam penerbitan izin untuk pemanfaatan ruang di wilayah IKN.
“Harus jelas mana saja kawasan lindung dan mana saja kawasan budidaya. Hal ini harus benar-benar dipatuhi Otorita dalam penerbitan izin nanti. Kewenangan ini harus dijaga betul supaya hati-hati dalam memberikan izin yang nantinya berpotensi merusak kelestarian lingkungan dan keserasian pemanfaatan ruang di IKN,” kata Puteri.
Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga berpesan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar IKN supaya tidak menimbulkan fenomena urban sprawl akibat pembangunan yang tidak terencana dan tidak teratur.
“Kita harus belajar dari apa yang terjadi di wilayah Jabodetabek, yang dulu area sekitar Jakarta ini masih perkebunan. Tapi sekarang berubah 180 derajat menjadi kawasan terbangun yang didominasi kegiatan perumahan, perkantoran, dan jasa. Untuk itu, meski hal ini belum terjadi di IKN, tapi kita harus antisipasi dari sekarang,” kata Puteri.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI kemarin juga menyampaikan realisasi terkini atas pencapaian target investasi di IKN.
“Kami ingin lapor juga bahwa kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau letter of interest yang hingga minggu lalu jumlahnya 142. Dari 142 itu sekitar 90 itu mengategorikan sebagai pihak-pihak yang serius. Dari jumlah ini nanti kami lanjutkan proses-proses bisnis. Apakah itu nantinya KPBU maupun skema lainnya," kata Bambang.
Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar tahapan pembangunan IKN Nusantara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan menargetkan agar perayaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-19 pada 17 Agustus 2024 nantinya berlangsung di IKN.
