Presiden Minta Dukungan OJK untuk Proyek Hilirisasi Pemerintah
SinPo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dukungan konkret Otoritas Jasa keuangan (OJK) terkait proyek hilirisasi pemerintah, termasuk dukungan dalam hal pendanaan.
Menurutnya, hilirisasi merupakan kunci yang dapat mendorong Indonesia menjadi negara maju. Sehingga dukungan harus diberikan dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi.
“Saya minta betul-betul yang konkret. Karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan," kata Jokowi pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK), Senin 6 Februari 2023.
Ia menjelaskan, Indonesia sempat masuk ke jajaran upper middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke atas. Lalu kembali menurun akibat pandemi. Namun di tahun 2022, Indonesia sudah kembali naik menjadi upper middle income country.
“Inilah yang harus terus secara konsisten kita dorong agar naik terus PDB kita, sehingga kita harapkan betul-betul kita bisa melompat maju ke depan," ungkapnya.
“Karena proyeksi dampak hilirisasi dari Minerba, Migas, dan kelautan itu bisa sampai angka USD 715 billion dan lapangan kerja yang terbangun bisa 9,6 juta. Besar sekali. Inilah yang akan terus kita kejar," imbuhnya.
Di samping itu, Jokowi menegaskan agar OJK lebih intensif lagi dalam melakukan pengawasan. Karena perlindungan bagi masyarakat terhadap produk jasa keuangan lainnya, baik berupa asuransi, pinjaman online, investasi, hingga tour haji dan umroh, sangatlah penting.
“Saya minta betul urusan asuransi utamanya pinjaman online investasi dilihat betul. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah seperti Asabri, Jiwasraya, Rp17 triliun, Rp23 triliun," katanya menegaskan.
