Pemprov DKI: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Terkendala Pendatang Baru

SinPo.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut pengentasan kemiskinan ekstrem dan terkendala sejumlah hal, salah satunya karena adanya pertambahan pendatang baru ke ibu kota.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, perlunya koordinasi dan sinergi semua pihak dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Jakarta.

"Ini camat dan lurah perlu dibantu oleh RT dan RW dalam menangani pendatang baru," kata Heru dalam ketetangannya, Minggu, 5 Februari 2023.

Heru menjelaskan, sejauh ini Pemprov DKI telah menetapkan program intervensi kemiskinan terpadu untuk mengurangi angka kemiskinan, salah satunya dengan memberikan bantuan dan layanan sosial.

Dengan adanya layanan sosial yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), harapannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta.

Sementara itu, untuk pencapaian target penanganan stunting, Pemprov DKI telah bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BKKBN, dan BPS Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sinkronisasi data dan mengintervensi kasus stunting.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu juga mengimbau kepada pengurus RT dan RW agar dapat terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya dan para ibu untuk membawa balitanya ke posyandu agar gizi anak dapat terus terpantau.

"Oleh karena itu, ketua RW bersama ketua RT dan Dasa Wisma agar memonitoring kondisi anak terduga stunting untuk memastikan intervensi bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran," tandasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat tengah berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dan tingkat stunting dibawah angka 14 persen pada 2024.

Melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemerintah berharap agar DKI Jakarta menjadi percontohan untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Indonesia.