PWS Beberkan 4 Alasan Prabowo Subianto Unggul Dibanding Capres Lainnya
SinPo.id - Peneliti senior Political Weather Stations (PWS), Sharazani V, mengatakan Menteri Pertahanan yang juga ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menempati posisi teratas mengalahkan para kompetitor. Ini berdasarkan hasil survei terbaru PWS tentang elektabilitas partai politik dan calon presiden setahun jelang Pemilu 2024.
"Kepada para responden kami tanyakan seandainya pilpres dilaksanakan saat ini, siapakah yang akan mereka pilih? Hasilnya, menunjukkan bahwa Prabowo Subianto masih leading atas capres-capres lainnya. Sebanyak 31,2% responden mengaku akan memilih Prabowo, disusul Ganjar Pranowo (20,5%) serta Anies Baswedan (19,8%)," kata Sharazani dalam keterangannya pada Minggu 5 Februari 2023.
Menurut dia, ada beberapa faktor yang membuat Prabowo Subianto tetap memimpin dibanding kompetitor utamanya (Ganjar dan Anies). Pertama, kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan terus diapresiasi publik sehingga menempatkan Prabowo sebagai menteri terbaik selama pemerintahan Jokowi jilid dua.
Kedua, sikap kenegarawanan Prabowo semakin teruji dan paling menonjol dibandingkan capres manapun.
Ketiga, endorsement yang berulangkali disampaikan Presiden Jokowi terhadap pencapresan Prabowo, menggiring sebagian besar loyalis Jokowi untuk memilih Prabowo. Keempat, ketidakjelasan partai pengusung Ganjar dan Anies membuat pendukung mereka semakin galau dan berpaling ke Prabowo.
Untuk diketahui, survei PWS dilaksanakan pada tanggal 23-31 Januari 2023. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun dan/atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50% laki-laki dan 50% perempuan, serta 60% penduduk pedesaan dan 40% penduduk perkotaan. Survei ini dilengkapi dengan analisis media monitoring untuk memperdalam trend sentimen publik terhadap partai politik setahun jelang Pemilu 2024.
