Ini Strategi Pemprov DKI Tangani Kemiskinan Ekstrem di Ibu Kota

SinPo.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di Ibu Kota hingga mencapai 0 persen pada 2024.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem di Jakarta per Maret 2022 sebesar 0,89 persen.

“Saya minta agar seluruh jajaran (Pemprov DKI) turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data by name by address yang akurat," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam keterangannya, Jumat, 3 Januari 2023.

Heru menjelaskan, upaya tersebut agar dapat ditemukan akar masalah yang terjadi di lapangan. Sehingga, dapat segera dilakukan intervensi yang tepat sasaran.

"Kita pastikan target 0 persen itu dapat tercapai pada tahun 2024," ujarnya.

Bentuk Intervensi pertama yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengurangi kemiskinan ekstrem yaitu dengan terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data.

Kemudian, intervensi kedua yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah melalui program pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu yang meliputi program bantuan atau layanan sosial.

Antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), BPMS (Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah) untuk sekolah swasta, dan KAJ (Kartu Anak Jakarta) untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan nutrisi anak usia 0-6 tahun.

Selanjutnya, program bantuan atau layanan sosial lainnya, seperti Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) untuk anak dan remaja yang orang tuanya meninggal karena Covid-19, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Jaminan Sosial Kesehatan, Subsidi Pangan, Subsidi Air Bersih, Subsidi Tangki Septik, Subsidi Rusunawa, dan Subsidi Transportasi. 

Sementara itu, intervensi ketiga adalah melalui program produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu (bagi wirausaha pemula).

Lalu, intervensi keempat yaitu melalui program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan, meliputi Penataan Kualitas Permukiman, program Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur, serta Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia dan Balita.

Pemprov DKI mengungkapkan, untuk mencapai target 0 persen tersebut tidak mudah, karena ada berbagai tantangan, di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk dari luar KTP DKI Jakarta ke DKI Jakarta.

Namun, Pemprov DKI Jakarta akan terus memastikan penerima Program Intervensi Kemiskinan Terpadu tetap tepat sasaran.