Golkar Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
SinPo.id - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan sikap partai yang menolak sistem pemilu tertutup. Bahwa Golkar berkomitmen untuk menjaga demokrasi dan reformasi.
"Golkar komitmen dengan reformasi, Golkar komitmen terhadap hak yang sudah diberikan kepada masyarakat, sehingga hak yang sudah diberikan ke masyarakat tidak boleh kita tarik kembali karena Partai Golkar selalu bersama rakyat," tegas Ketum Airlangga dalam keterangannya, Kamis, 26 Januari 2023.
Pengamat Politik dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Silvanus Alvin mengatakan, sikap ini menunjukan sikap terpuji dan dapat mengangkat citra Golkar.
“Perihal perjuangan untuk sistem pemilu terbuka saya rasa dapat mengangkat citra Golkar. Artinya Golkar memang berusaha menjaga demokrasi di Indonesia agar transparan terutama dalam memilih kader-kader yang akan dipilih dan mendapat mandat menjadi anggota dewan,” kata Alvin, pada Kamis, 28 Januari 2023.
Bicara kader, Ketum Airlangga mengatakan kekuatan Golkar ada pada kader dan caleg. Apalagi saat ini kader dan caleg Golkar mayoritas berasal dari kaum muda.
“Terkait dengan kader-kader Golkar yang tergolong muda tentu menjadi karisma dan daya tarik sendiri. Tentu ini ada kaitannya dengan upaya Golkar menjaring generasi milenial dan generasi z yang mendominasi pemilu 2024,” ungkap Alvin.
Dengan kekuatan tokoh muda Golkar, hanya perlu untuk merapatkan barisan dan bergerak. Golkar pun mendapatkan ‘mesin baru, yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo) yang baru bergabung.
“Di titik ini perlu ada sinergitas dari kader-kader golkar yang baru bergabung untuk bisa bergerak bersama," pungkas Alvin.
Sebelumnya saat membuka Rakornis (Rapat Koordinasi Teknis) Pemenangan Pemilu 2024 untuk Wilayah Jawa I terdiri dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, pada Rabu, 25 Januari 2023 malam di Jakarta, Airlangga mengatakan jika Golkar menargetkan jumlah kursi DPR RI Daerah Pemilihan Banten, dari 3 kursi menjadi 4 kursi di tahun 2024.
Sementara DPRD provinsi dari 11 kursi menjadi 20 kursi. Selanjutnya, DPRD kabupaten/kota dari 60 kursi menjadi 90 kursi.
Selanjutnya, untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat, Golkar menargetkan jumlah kursi DPR RI dari 14 kursi menjadi 23 kursi di tahun 2024. Sementara DPRD provinsi dari 16 kursi menjadi 25 kursi. Selanjutnya, DPRD kabupaten/kota dari 194 kursi menjadi 293 kursi.
"Itu target Jawa Barat belum dihitung saat Kang Emil (Ridwan Kamil) bergabung. Dengan bergabungnya Kang Emil, tentu ada tambahan kursi lagi," ujarnya optimis.
Kemudian, untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Golkar menargetkan jumlah kursi DPR RI dari 1 kursi menjadi 3 kursi di tahun 2024. Sementara DPRD provinsi dari 6 kursi menjadi 12 kursi.
"Itu belum dihitung Erwin Aksa untuk DPR RI, sepertinya akan dapat 4 kursi," katanya berkelakar.
Airlangga menegaskan target itu akan terus dievaluasi setiap enam bulan, hingga pelaksanaan Pemilu 2024. Dia juga berharap dengan bergabungnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Golkar dapat berkontribusi meningkatkan jumlah perolehan suara.
