Presiden Targetkan Kemiskinan Ekstrem 0 Persen, DPR: Harus Optimistis!

Laporan: Juven Martua Sitompul
Senin, 23 Januari 2023 | 16:10 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq/ Parlemntaria
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq/ Parlemntaria

SinPo.id - Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan angka kemiskinan ekstrem disebut menjadi pelecut bagi semua kepala daerah untuk serius menangani masalah tersebut di daerahnya masing-masing.

Seluruh pihak terkait bahkan harus optimistis bisa menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2024.

“Kalau optimistis memang kita harus optimistis, tetapi yang penting seperti yang berulang-ulang saya katakan, yang harus kita lakukan adalah melakukan validasi, validasi data kemiskinan PTKS,” kata anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq kepada wartawan, Senin, 23 Januari 2023.

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, langkah pertama yang harus dilakukan para kepala daerah adalah memvalidasi data agar setiap kebijakan yang dilakukan efektif. Dengan validasi data yang baik maka target untuk menurunkan angka kemiskinan bisa terjadi pada 2024.

“Nah setelah data itu bisa diperoleh maka kita harus bikin skema pengentasan kemiskinan yang efektif tidak hanya dengan program-program tetapi harus program terpadu. Sehingga, misalkan target dalam satu tahun ada 10 juta orang miskin bisa kita entaskan, itu bisa tercapai,” ucapnya.

Berdasarkan data yang akurat, kata dia, maka kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem bisa terealisasi dan setelah itu dilanjutkan dengan penanganan stunting. Lewat validasi data, pemerintah juga bisa memetakan lokasi-lokasi yang tergolong miskin ekstrem dan bisa ditangani dengan baik.

“Iya, jadi semua kita prioritasnya adalah kemiskinan ekstrem setelah itu stunting. Nah kita harus jelas dulu yang miskin itu di mana saja, siapa saja, kalau data PTKS itu sudah jelas. Nah tinggal programnya, bukan hanya program parsial tetapi harus program yang terpadu,” ujarnya.

“Misalnya Rutilahu sekarang sudah berubah jadi rumah sehat terpadu, itu kan di dalamnya di samping rumahnya dibangun di unit usahanya pun dibangun,” timpal dia. 

Maman menjelaskan pemerintah pusat maupun daerah saat ini harus melakukan validasi data strategi program yang jelas. Ini penting agar bisa memetakan mana saja yang sudah mendapat program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan agar tidak lagi mendapat bantuan serupa.

"Iya kalau saya masukannya tadi validasi data strategi program yang jelas dan menyeluruh terpadu. Evaluasi yang betul-betul terus-menerus di mana yang sudah dapat program, mana yang sudah mengentas dari kemiskinan tidak perlu dapat program lagi. Jadi jangan carut-marut data itu yang penting,” kata dia.

Anak buah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ini yakin keinginan Presiden Jokowi untuk mengentaskan kemiskinan di 2024 bisa teralisasi lewat validasi data tersebut. "Itu sangat penting ya. Iya betul,” kata Maman.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta komitmen untuk menurunkan kemiskinan di Tanah Air digalakkan. Kali ini, Kepala Negara memerintahkan seluruh kepala daerah bersama-sama menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di 2024.

 sinpo

Komentar: