Arahan Jokowi Agar Kepala Daerah Jaga Stabilitas Politik Patut Didukung
SinPo.id - Peringatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para kepala daerah agar menjaga stabilitas politik disambut baik. Apalagi, momen pemilu sangat emosional dan berpengaruh besar pada stabilitas politik, keamanan hingga ekonomi.
“Menurut saya, menjaga stabilitas politik itu penting karena pemilu yang terlalu emosional malah akan membuat instabilitas politik. Dampak dari instabilitas politik kerap membawa pengaruh yang kurang baik terhadap ekonomi,” kata pengamat politik dari Universitas Multimedia Nusantara Silvanus Alvin kepada SinPo.id, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2023.
Peringatan ini juga, kata Alvin, semata-mata untuk menghindari para kepala daerah tidak menggunakan politik identitas. Termasuk, Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di Pemilu 2024.
Alvin khawatir jika cara ini dilakukan para kepala daerah maka berpengaruh besar pada persatuan bangsa.
“Lebih jauh, Jokowi tidak hanya menyasar pada dampak terhadap ekonomi nasional. Jokowi berusaha mengantisipasi kejadian-kejadian terkait SARA yang dapat mengancam persatuan bangsa juga,” ucapnya.
Menurut Alvin, langkah Kepala Negara mengingatkan para kepala daerah menjaga stabilitas politik juga tak lepas untuk memastikan kepatuhan kepala daerah kepada pemerintah pusat. Khususnya, kepada Presiden dalam menjalankan arahan-arahan krusial untuk kepentingan bangsa.
“Kemudian, Jokowi mau menjaga agar proses transisi dari pemerintahannya ke berikut bisa berjalan mulus. Dari sisi kepemimpinan, ini menjadi ujian bagi Jokowi apakah kepala daerah masih mau dengar atau tidak,” ucap dia.
Selain itu, Jokowi ingin semua pemerintahan baik kepala daerah hingga pemerintah pusat memiliki visi yang sama, yakni menghadirkan kedamaian di tahun politik agar tidak terjadi gesekan seperti pemilu sebelumnya.
“Betul, jadi Jokowi mau pemerintahan itu punya satu visi dari pusat hingga daerah bahwa stabilitas politik bangsa yang harus diutamakan,” kata Alvin.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta seluruh kepala daerah ikut mengantisipasi masalah stabilitas politik dan keamanan jelang Pemilu 2024.
“Saya minta betul-betul, saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas,” tegasnya.
Selain kepala daerah, Jokowi mengingatkan kepada TNI dan Polri agar tidak menyentuh politik praktis. “Petakan yang namanya potensi kerawanan, jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. 'Salah siapa ini, salah siapa ini',” kata dia.
