Tutup Celah Korupsi, KPK Dorong Tranformasi Digital Pelayanan Publik

SinPo.id -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong lembaga publik maupun privat melakukan tranformasi digital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Selain untuk membuat semakin efektif dan efisien, hal ini juga untuk mencegah terjadinya korupsi. 
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Talkshow Alumni Digital Leadership Academy Tahun 2022 yang digelar secara hybrid.

Ia mengatakan, dengan transformasi digital diharapkan mampu memberi fleksibilitas dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat, dimana saja, kapan saja. 

"Pangkas prosedur panjang dalam pelayanan, simplifikasi yang substantif saja, maka fraud, kecurangan korupsi juga semakin berkurang,” kata Ghufron, dalam keterangannya, Kamis 29 Desember 2022. 

Ghufron mencontohkan, meminimalisasi risiko korupsi melalui digitalisasi, misalnya dalam pemberian izin, yang harus diajukan oleh pemohon.

Jika dilakukan secara manual, maka rata-rata pemberian izin harus ada hubungan khusus, gratifikasi hingga suap. Namun, kata Ghufron dengan digitalisasi, maka praktik-praktik tersebut bisa dihindari. 

“Di industri yang operasionalnya belum memanfaatkan digitalisasi, rata-rata izinnya harus ada koneksi, yang banyak butuhkan privilege, butuh suap, butuh gratifikasi. Oleh karena itu, transformasi digital harapannya mengatasi persoalan itu, supaya bebas dari korupsi,” ucapnya. 

Ghufron menuturkan, pihaknya berhasil mendorong utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi secara digital untuk meningkatkan akurasi penerima bantuan sosial. Sehingga, penyaluran bantuan dengan penerima ganda atau salah sasaran makin berkurang. Hal ini, kata dia, sebagai contoh keberhasilan transformasi digital. 

“Di titik inilah digitalisasi mendorong kita, agar tidak ada lagi duplikasi data penerima bantuan, yang mengakibatkan tidak efisien, tidak efektif. Tidak memungkinkan lagi ada proses atau data yang disalahkan,” tuturnya. 

Diketahui program Digital Leadership Academy (DLA) 2022 yang digelar oleh Kominfo bertujuan untuk menciptakan para pemimpin dari sektor publik dan sektor privat menjadi SDM digital unggul. Adapun jumlah peserta DLA tahun 2022 mencapai 568 orang, yang berasal dari kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III, dosen, hingga pimpinan lembaga publik dan swasta.

Melalui berbagai pelatihan, peserta memperoleh pembelajaran transformasi digital dari delapan mitra universitas luar negeri, yaitu Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, University of Oxford, University of Cambridge, Cornell University, National University of Singapore, Imperial College London, dan Tsinghua University.