Pembelian LPG 3 Kg dengan KTP Diminta Dibarengi dengan Data Akurat

Laporan: Juven Martua Sitompul
Selasa, 20 Desember 2022 | 15:08 WIB
Ilustrasi gas 3 kilogram/ pekanbaru.go.id
Ilustrasi gas 3 kilogram/ pekanbaru.go.id

SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo berharap penerapan aplikasi MyPertamina dibarengi dengan keakuratan data. Apalagi, tidak semua warga di Tanah Air bisa mengakses aplikasi tersebut lantaran keterbatasan.

"Ini harus diantisipasi untuk masyarakat membutuhkan sebab bisa di akses melalui hp android tidak semua masyarakat di pelosok memilikinya. Karena sumber utama tidak tepatnya sasaran Subsidi itu adalah Data," kata Sartono kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022.

Legislator Partai Demokrat ini meminta kebijakan yang diterapkan pemerintah konsisten. Jangan sampai program belum berjalan tiba-tiba sudah ada aplikasi atau sistem baru yang justru membuat rumit.

"Sosialisasi sistem tersebut harus menyeluruh, agar masyarakat betul-betul merasa terbantu," ujar dia.

Di sisi lain, Sartono berpandangan pada kondisi saat ini beban APBN negara sangat berat di mana outlook subsidi BBM dan LPG 3 kg 2022 diperkirakan mencapai Rp149,37 triliun atau 192,61 persen dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.

Oleh karena itu, kata dia, pembatasan memang langkah yang tidak mungkin dihindari. Dia mengingatkan agar pemerintah hati-hati dalam menerapkan kebijakan.

Terlebih, LPG merupakan kebutuhan pokok setiap lapisan masyarakat. Tabung LPG 3 kg harus diterima masyarakat miskin, rentan miskin, dan usaha mikro. 

"Saya melihat data P3KE hanya menyasar konsumen yang masuk dalam golongan masyarakat miskin dan rentan miskin. Pemerintah dan juga Pertamina juga harus memikirkan konsumen LPG 3 kg yang berasal dari usaha mikro. Jangan sampai pembatasan ini membuat banyak usaha mikro gulung tikar," tegas dia.

Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) bakal mengharuskan pembeli LPG 3 kg membawa KTP untuk pendataan. Aturan ini dilakukan bertahap di seluruh Indonesia mulai 2023.

Hal itu dilakukan untuk mensinkronkan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Nantinya, data P3KE diinput ke dalam web Subsidi Tepat milik Pertamina.

 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI