Dapatkan DIPA dari Jokowi Jadi Bukti Pak Bowo Mampu Kelola Lembaga dan Anggaran

SinPo.id - Sepuluh kementerian diundang Presiden Joko Widodo untuk menerima Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) secara langsung dan juga simbolis pada Kamis, 1 Desember 2022. Sepuluh Kementerian tersebut menerima DIPA secara langsung karena mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan empat tahun terakhir.

Salah satu Kementerian yang mendapatkan DIPA yaitu Kementerian Pertahanan. Dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Kemenhan terbukti memiliki nilai kinerja pengganggaran baik.

Pengamat politik Bawono Kumoro menilai keberadaan kementerian pertahanan sebagai salah satu 10 kementerian itu secara tidak langsung menunjukkan kecakapan kepemimpinan Prabowo Subianto. Pak Bowo terbukti mampu mengelola kelembagaan dan juga anggaran Kemenhan.

"Karena kementerian-kementerian diundang Presiden Joko Widodo untuk menerima daftar isian DIPA secara langsung tersebut adalah kementerian mendapatkan opini WTP dari BPK untuk laporan keuangan empat tahun terakhir, dan juga merepresentasikan bidang prioritas tahun 2022 serta memiliki nilai kinerja pengganggaran baik," kata peneliti Indikator Politik Indonesia ini dalam keterangannya, Senin, 5 Desember 2022.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto resmi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 Kementerian Pertahanan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Kamis 1 Desember 2022.

Dari seluruh Kementerian/Lembaga, Kemhan memenuhi syarat untuk menerima DIPA secara langsung karena mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan dalam empat tahun terakhir, merepresentasikan bidang prioritas tahun 2022 serta memiliki nilai kinerja pengganggaran yang baik.

Total hanya 10 kementerian yang diundang dan menerima DIPA secara simbolis yaitu Kementerian Pertahanan (Kemhan); Kementerian  Kesehatan (Kemenkes); Kementerian Pertanian (Kementan); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek); Kementerian Agama (Kemenag); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK); Kementerian Perindustrian (Kemenperin); Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jokowi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan.

“Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023,” kata Jokowi.