DPR: Pengembangan EBET Butuh Dukungan Infrastruktur
SinPo.id - Pengembangan EBET (energi baru dan energi terbarukan) di Indonesia, terutama solar dan mikrohidro, dinilai sangat membutuhkan dukungan infrastruktur, berupa jaringan transmisi dan distribusi yang memadai.
"Ini yang harusnya jadi perhatian Presiden. Apalagi, positifnya juga, EBET solar dan mikrohidro ini kan investasinya relative kecil dibanding PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) batubara," kata Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto, melalui keterangan tertulisnya, dikutip Kamis 17 November 2022.
Selain itu menurutnya, potensi EBET Indonesia sangatlah besar, yakni sekitar 3.000 GW. Potensi sebesar itu tentu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mempercepat transisi energi, yang juga harus didorong dengan pengembangan skema bisnis baru, inovasi teknologi yang kompetitif dan terjangkau.
Pasalnya, pada tahun 2060 saat tercapai net zero emission, kapasitas pembangkit EBET ditargetkan sebesar 700 GW yang berasal dari solar, hidro, bioenergi, laut, panas bumi, termasuk hidrogen dan nuklir. Namun kondisi saat ini justru jauh dari harapan.
"Hal itu terlihat sampai akhir tahun 2021, bauran energi dari EBT hanya mencapai 11,7 persen, padahal targetnya mencapai 23 persen pada tahun 2025 nanti," ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mengusulkan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EB-ET) agar bisa menjadi pijakan utama dan payung hukum yang kuat dalam pengembangan EBT di Indonesia.
"Akan tetapi, saya melihat pemerintah seolah-olah ingin menghambat pembahasan RUU tersebut, dimana seharusnya sudah mulai pembicaraan tingkat satu, namun molor karena di internal mereka masih belum satu suara terkait RUU tersebut," katanya menambahkan.
