Pelaksanaan UNBK Kurang Disetujui oleh Komisi X DPR RI

Serang, sinpo.id - Ferdiansyah selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI, mengaku tidak setuju dengan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Menurutnya, pelaksanaan UNBK tersebut terkesan memaksakan. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat melakukan kunjungan kerja di Pendopo Gubernur Banten, Senin (13/11/2017).

"Prinsip Komisi X DPR RI mendukung dengan akselerasinya, yang kita waspadai atau kurang setuju adalah memaksakan, sesuatu hal yg dipaksakan tidak baik, masalah ada penambahan UNBK yang berjenjang di SD, SMP, SMA itu silahkan dan itu harus dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas UNBK itu sendiri," ungkapnya kepada para wartawan.

Ia mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatiakan oleh Pemerintah dalam melaksanakan UNBK tersebut, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) atau pelaksanaannya, kedua ketersediaan komputer dan ketiga ketersediaan listrik atau sarana internet.

"Alhamdulillah sampai saat ini Kemendikbud masih menggunakan sistem offline dan kami akan mempertahankan itu supaya pelaksanaan UNBK jangan online," lanjutnya.

Ia juga menegaskan, pihaknya mendukung pelaksanaan UNBK berbasis offline, sebab menurutnya tidak semua wilayah di Indonesia mempunyai akses internet yang bagus, termasuk di Provinsi Banten.

"Tiga hal itu yang mendasari UNBK jangan dipaksakan secara menyeluruh, kita mendukung dalam artian untuk kemajuan tapi jangan dipaksakan, dan yang harus menjadi perhatian adalah sarana dan prasarana serta opeerator di lapangan yang harus memadai," tutupnya.