Pemprov DKI Tak Lagi Anggarkan Program Hunian DP Nol Warisan Anies

SinPo.id - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Sarjoko menyampaikan alokasi anggaran untuk program hunian DP Nol Rupiah warisan Anies Baswedan tidak menggunakan APBD 2023 mendatang. 

“Bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol rupiah,” ujar Sarjoko di Bogor, Rabu 2 November 2022. 

Sarjoko menuturkan, anggaran 1,2 triliun tersebut diusulkan untuk program penataan kawasan kumuh dan pembangunan rusunawa. 

“Namun demikian, dari pagu tersebut kami rencanakan memanfaatkan seperti yang disampaikan Pak Asbang, berkaitan dengan bagaimana kita siapkan hunian untuk antisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung,” katanya. 

Ia juga menegaskan, program hunian DP Nol tersebut nantinya dibiayai oleh pihak pengembang. 

"Secara prinsip pembangunan unit hunian DP Nol Rupiah tidak menggunakan dana APBD tetapi dibiayai oleh pengembang (bisa BUMN, BUMD atau pihak swasta)," katanya. 

Lebih lanjut, ia menyampaikan, yang disediakan Pemprov DKI melalui APBD adalah Dana Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) yang merupakan investasi non permanen. 

"Sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian milik melalui skema perbankan," jelasnya.