Fasilitas RPTRA di Jakarta Memprihatinkan
SinPo.id - Fasilitas ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di DKI Jakarta saat ini kondisinya memprihatinkan dan tak lagi ramah anak. Hal itu menjadi alasan DPRD setempat mengusulkan pembenahan karena hasil pengawasan dan temuan di lapangan menunjukkan banyak fasilitas di RPTRA yang tingkat kerusakan hingga 70 persen.
"Saat ini kondisinya miris sekali, RPTRA yang harusnya jadi tempat bermain anak hingga olahraga lansia menjadi terbengkalai dan tidak bisa dipergunakan," kata
Anggota komisi C DPRD DKI Jakarta, Eneng Maliyanasari, Jumat 28 Oktober 2022.
Salah satu contoh kondisi yang tak layak di RPTRA Manggis dan Palmerah yang yang sudah rusak dan tidak memenuhi standar keamanan itu masih digunakan. Bangunan sudah mulai rusak seperti atap aula yang bocor, AC yang mati dan toilet yang tidak dapat digunakan.
"Pemprov DKI harusnya peka pada fenomena ini. Saya minta segera pemprov benahi, perbaiki dan renovasi beragam fasilitas RPTRA yang rusak," kata Eneng Maliyanasari, yang akrab disapa Milli.
Milli juga menegaskan salah satu prioritas dan target pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 adalah pembangunan taman yang direncanakan bersama masyarakat. Anggota Komisi C DPRD DKI itu juga membeberkan fakta di lapangan tidak ada kejelasan mengenai siapa yang berwenang melakukan pengadaan fasilitas kebutuhan untuk perbaikan di RPTRA.
"Faktanya, siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan pengadaan kebutuhan di RPTRA? Dinas mana? Kelurahan? Perumahan? DPAPP atau siapa? Enggak jelas," Milli menjelaskan.
Menurut dia, sejak dibangun era Ahok, keberadaan RPTRA tidak ada anggaran perawatan bangunan. Beberapa dibangun dari Fasos Fasum dibawah naungan DPAPP kemudian diserahkan ke kelurahan, tapi di kelurahan anggaran perawatan itu gak bisa ngajuin perawatannya karena gak ada kode rekening.
Pemprov DKI bahkan menuntut pengelola RPTRA membuat program kegiatan untuk masyarakat, tapi anggarannya tidak disediakan. Begitu juga soal seragam, masih banyak yang belum mendapatkannya.
"Pengelola RPTRA diminta untuk membuat program kegiatan untuk masyarakat sekitar tetapi tidak ada anggaran kegiatan. Pengelola juga RPTRA belum mendapatkan seragam kerja secara berkala," katanya.
