Naikkan Cukai Tembakau, Willgo Zainar: Presiden Harus Buktikan Kalau Pro Rakyat!
Jakarta, sinpo.id - Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar, menanggapi kebijakan Pemerintah soal kenaikan tarif cukai rokok. Seperti diketahui sebelumnya, bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menkeu Sri Mulyani, untuk menyiapkan alternatif bagi para petani tembakau jika nanti ke depannya terkena dampak dari kenaikan tarif cukai rokok tersebut.
Willgo menilai, kenaikan cukai rokok 10% itu tidak terlalu besar masalahnya pada petani. Namun, masalah terbesarnya bagi petani adalah masuk dan masifnya tembakau impor yang sangat besar dari luar negeri khususnya Tiongkok.
"Ini yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah jika ingin melindungi petani. Segera naikkan tarif masuk tembakau impor lebih tinggi lagi, sehingga petani dapat harga jual (nilai tukar petani) lebih baik lagi dan petani bisa lebih sejahtera. Dengan begitu, petani pasti lebih semangat lagi menanam tembakau dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan industri," ucapnya saat dihubungi oleh sinpo.id, Kamis (19/10).
Pemerintah sendiri akan memberlakukan peraturan tersebut pada 1 Januari 2018 yang akan datang, dimana tarif cukai rokok naik rata-rata 10,04%.
Dalam peraturan tersebut, Pemerintah yang mematok kenaikan tarik cukai sebesar 10,04% tersebut, dimaksudkan juga bersamaan dengan perubahan dari sisi pengelompokannya. Bagaimana pengelompokkan komposisi dari masing-masing perusahaan rokok yang sifatnya produksi mesin dan tangan.
"Walaupun rata-rata 10,04% bukan berarti semuanya naik tarif 10,04%. Tapi, ada yang naiknya lebih tinggi dan ada yang lebih rendah,” ungkap Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan setelah rapat dengan Presiden di Istana, Kamis (19/10).
Willgo melanjutkan, bahwa Pemerintah tidak perlu terlalu memikirkan petani menanam apa? Akan tetapi cukup lindungi petani lokal kita dari serangan impor produk sejenis untuk kebutuhan konsumsi dan industri pengolahan kita. Willgo menyampaikan bahwa sarannya sudah cukup sebagi bentuk empati atas ketidakberdayaan petani lokal melawan kartel importir besar.
"Pak Jokowi harus buktikan itu bahwa Presiden pro rakyat,” tutup Politisi Gerindra ini.
