Bambang Soesatyo: Ada yang Takut Jika Densus Tipikor Dibentuk
Jakarta, sinpo.id - Pembentukan Densus Tipikor Polri masih hangat diperbincangkan. Pro-kontra pun terbentuk dalam menyikapi pembentukannya. Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyebut ada pihak yang takut dengan terbentuknya bandan pemberantas korupsi Polri ini.
Walau tak menyebut secara terperinci, Bamsoet, panggilan akrabnya menegaskan bahwa Densus Tipikor tidak akan mengurangi proyek-proyek kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) denhan berbagai pihak dan berbagai program yang dibiayai APBN.
"Tidak akan mengganggu juga masuknya aliran dana bantuan asing yang selama ini masuk ke berbagai pihak melalui endoresmen KPK untuk tetap memfestivalisasi isu-isu pemberantasan korupsi yang kerap melahirkan kegaduhan, dan mengganggu pembangunan. Jadi harusnya ya santai saja," kata Bamsoet melalui keterangan tertulisnya kepada sinpo.id, Minggu (22/10/2017).
Kegaduhan yang ditakutkan oleh beberapa orang, sebut Bamsoet, tidak akan tercipta begitu Densus Tipikor telah berdiri. Sebab kegaduhan itu akan berhenti dengan sendirinya setelah semua orang mengetahui fungsi dan peran Densus Tipikor.
"Persoalannya adalah siapa yang akan memicu kegaduhan dari kehadiran Densus Tipikor itu? Sudah barang tentu kelompok-kelompok yang merasa akan sangat terganggu dengan beroperasinya Densus Tipikor. Mereka adalah kelompok yang merasa nyaman dengan kelemahan dan kekurangan KPK saat ini," sebutnya.
"Mereka tidak peduli pada fakta tentang korupsi yang semakin marak. Karena merasa terganggu, mereka pasti akan menggalang kekuatan atau opini untuk menentang kehadiran Densus Tipikor," lanjut politisi Golkar itu.
Komisi III sangat mendukung terbentuknya Densus Tipikor Polri. Dengan akses dan jaringan hingga wilayah desa, tentu kehadiran Densus Tipikor dapat makin mempersempit ruang gerak para koruptor, dan juga meminimalisir tindakan korupsi yang makin merajalela.
Densus Tipikor tentu harus bekerjasama dan juga berkoordinasi dengan baik bersama KPK. Sinergi keduanya diyakini mampu menghadirkan efek gentar bagi siapapun yang ingin melakukan tindakan korupsi.
"Dalam konteks ini, pengawasan terhadap setiap oknum dalam skala yang moderat bukanlah sebuah kesalahan. Pendekatan seperti ini diperlukan dalam rentang waktu tertentu dengan tujuan terbangunnya-budaya anti korupsi," terang Bamsoet.
