Dewan Ketahanan Nasional Dongkrak Penyerapan Lewat Sistem Resi Gudang

Laporan: Sinpo
Rabu, 24 Agustus 2022 | 19:25 WIB
Ilustrasi gudang pangan (Sinpo.id/Pexels.com)
Ilustrasi gudang pangan (Sinpo.id/Pexels.com)

SinPo.id -  Dewan Ketahanan Nasional atau Wantannas sedang mendongkrak Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai upaya mendorong penciptaan ekosistem ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan antar daerah. SRG diimplementasikan demi menjaga ketahanan pangan di masa krisis pangan dan meningkatkan taraf hidup petani juga nelayan.

“Serta bermuara pada peningkatan daya saing komoditas yang mampu membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Laksdya TNI Harjo Susmoro, saat kunjungan kerja di Yogayakarta Rabu 24 Agustus 2022.

Selain beras, saat ini pelaksanaan SRG di Indonesia telah mencakup 20 komoditas, meliputi pangan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, maupun pertambangan.

"Namun, tidak tertutup kemungkinan dimasa krisis pangan ini nantinya jenis-jenis komoditi yang dapat disimpan dengan skema SRG akan bertambah," ujar Harjo menambahkan.

Menurut Harjo, upaya menciptakan ekosistem ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan Undang-undang nomor 9 Tahun 2006 junto Undang-undang nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, lewat serangkaian kebijakan.

Langkah itu dengan menginventarisasi ulang komoditi kategori barang pokok dan vital yang memiliki dampak kepada hajat hidup orang banyak. “Kedua, membuka akses pasar bagi produk yang dihasilkan pengelola gudang SRG melalui mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sebagai lembaga pengungkit perekonomian desa,” kata Harjo menjelaskan.

Langkah lain dengan pengenalan model pembiayaan syariah sebagai alternatif pembiayaan keuangan.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X siap mengoptimalkan peran SRG demi misi kemandirian pangan di daerah.  Salah satu upaya dari Pemda DIY adalah program tanam padi di lahan seluas 35 ribu hektare setiap tahunnya untuk mencapai surplus produksi beras.

"Sehingga produksi kita 850 ribu (ton) sekian, yang dikonsumsi kan hanya sekitar 680 (ribu ton)," sambung Sultan.

Pemda DIY juga melaksanakan berbagai upaya, salah satunya program Aparatur Sipil Negara (ASN) membeli beras petani guna menjaga kesetabilan harga beras dan menghindari permainan tengkulak yang cenderung merugikan petani.

"Kita bisa membiayai (petani) atau menghasilkan padi yang cukup untuk masyarakatnya sendiri. Kita juga punya program Lumbung Mataraman untuk stok (pangan)," ujar Sultan menjelaskan.sinpo

Komentar: