Politisi PKS: Aneh, Relawan Jokowi Kok Gelar Musra untuk Tentukan Capres, Memangnya Sudah Jadi Partai Politik?

SinPo.id - Rencana musyawarah rakyat (Musra) para relawan pendukung Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Agustus 2022 untuk menentukan calon presiden di Pemilu 2024 dinilai hal yang aneh dalam negara demokrasi, seperti di Indonesia.    

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, mengatakan, pada prinsipnya setiap warganegara Indonesia memang memiliki hak untuk berserikat dan menyampaikan gagasan. Namun, jika Musra relawan dialamatkan untuk membahas peluang perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi ataupun menentukan calon presiden sangat tidak tepat. Karena, sesuai konstitusi, partai politik lah yang memiliki hak mengusung calon presiden.

Apalagi, sambung Mardani, menjadi aneh jika relawan sibuk membuat musyawarah soal calon presoden saat partai politik masih berada di tahap mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu Serentak di KPU RI.

"Aneh gitu loh, mestinya hajatan pilpres itu miliknya parpol. Karena di undang-undang tegas, konstitusi bahkan capres cawapresnya itu diajukan partai politik atau gabungan partai politik," kata Mardani dalam acara diskusi virtual Teras Politik (Terpol) yang digelar RMOL dengan tema "Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Muncul Lagi", Selasa, 9 Agustus 2022.

Mardani mengatakan, Jokowi sejatinya memiliki sikap tegas kepada para relawannya untuk tidak menggaungkan wacana penambahan masa jabatan presiden, terlebih sampai berencana menggelar musra.

"Sebaiknya itulah kedewasaan dan kenegarawanan Pak Jokowi diuji. Kalau ingin nyaman terus (menjabat presiden), sebetulnya pandangan saya itu melemahkan demokrasi," tutur Mardani.

Akan lebih baik lagi, kata Mardani, jika Jokowi mengarahkan relawannya masuk atau membuat partai politik untuk mengajukan calon presiden yang diharapkan.

"Pendukungku, monggo kamu masuk ke seluruh partai politik yang kamu minati dan ajukan siapa capres dan cawapres sesuai dengan hati, berani. Kalian ke partai politik yang nanti akan mengajukan," pungkas Mardani.