Waketum Gerindra Sarankan Prabowo Kritik Pemerintah, Ini Alasannya!
Jakarta, sinpo.id - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Pemerintahan Presiden Jokowi untuk tidak menuding Partai Gerindra telah melakukan upaya mendiskreditkan Pemerintah dengan cara yang melawan hukum. Menurutnya, apabila Polri dan Pemerintah terus melakukan hal tersebut, maka Partai Gerindra akan mengkritik Pemerintah dengan lebih terbuka.
Hal ini ia sampaikan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan Polri, Kamis (12/10). Dasco khawatir jika pengusutan kasus ujaran kebencian yang tengah marak saat ini, dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai alat kekuasaan.
"Kami (Partai Gerindra) akan memberi masukan saja kepada Pak Prabowo agar terus mengkritik Pemerintah. Kalau perlu dengan cara yang keras," ujar Dasco.
Pernyataan Dasco ini didasari dengan pengusutan kasus sindikat ujaran kebencian, Saracen. Salah satu anggota yang ditangkap, yakni Asma Dewi (AD) dikatakan pernah berfoto dan memiliki relasi dengan Partai Gerindra. Dasco juga mengatakan bahwa AD sempat ditanyakan oleh penyidik kepolisian soal keanggotaannya di Partai Gerindra dan penerimaan dana dari Hashim Djojohadikusumo, saudara kandung Prabowo Subianto.
Anggota Komisi III DPR RI ini juga menyesalkan adanya informasi dari penyidik kepolisian yang memberitahukan AD juga menjadi bagian dari grup Whatsapp Gerakan Merah Putih Prabowo Subianto (GMPPS) dan tidak menutup kemungkinan memiliki peran penting dalam sindikat ujaran kebencian yang dipersiapkan untuk Pilpres 2019.
"Apakah kedua fakta tersebut berkaitan secara hukum?,” tegasnya.
Dasco mengaku mendapat informasi terkait hal ini sejak dua hari yang lalu (10/10). Ia berharap anggota Polri tidak bermain-main dengan asumsi yang masih belum ada dasar bukti nyatanya. Menurutnya, anggota Polri sedang berusaha memberi umpan kepada media untuk menyerang Partai Gerindra.
"Apa karena kami berada di luar koalisi Pemerintah?," lanjutnya.
Menjawab tudingan itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyambut positif masukan dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Ia setuju jika pernyataan Polisi harus berdasarkan fakta dan bukan asumsi, meski tidak semua fakta harus dibuka kepada publik.
Nantinya, Tito akan meminta kepada Irwasum Mabes Polri untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi kepada Dasco soal pernyataan penyidik yang diduga berdasarkan asumsinya saja.
"Kalau misalnya itu fakta, kami akan menyampaikan kepada Pak (Sufmi) Dasco, tapi kalau itu bukan fakta, kami akan memberikan teguran keras secara internal," paparnya.
Dasco melanjutkan, padahal selama ini Prabowo sedang menahan diri untuk mengomentari Pemerintahan Jokowi agar bisa fokus dalam menjalankan tugas tanpa ada gangguan politik. Ia menegaskan, bahwa dalam masalah polemik impor senjata, Partai Gerindra pun cenderung diam karena menghormati keputusan Prabowo yang tidak ingin memperkeruh suasana.
"Apa ini tidak berdampak? Dalam survei belakangan ini, elektabilitas Prabowo saat ini menjadi nomor 3, turun 12 persen itu karena diam saja," tutupnya.
