Kenaikan Tarif TN Komodo, DPR Bakal Panggil Sandiaga Uno
SinPo.id - Aksi unjuk rasa dan mogok massal dari pelaku wisata di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahkan aksi tersebut berujung penangkapan beberapa pengunjuk rasa.
Menanggapi hal itu, Komisi X DPR RI akan segera memanggil Menparekraf Sandiaga Uno. DPR akan meminta penjelasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) membahas Labuan Bajo, Badan Pelaksana Ototita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora.
“Kami akan mengagendakan RDP pada masa sidang yang akan datang," tegas Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Kamis, 3 Agustus 2022.
Andreas menilai, aksi mogok massal pelaku wisata di Labuan Bajo dipicu oleh dua hal. Pertama, karena kenaikan tarif ke Taman Nasional Kawasan Wisata Komodo yang drastis yakni sebesar Rp 3,75 juta.
Kenaikan tarif tersebut, membuat para pelaku wisata di Labuan Bajo khawatir karena akan berimbas pada berkurangnya kunjungan wisatawan.
“Tentunya akan berimbas pada pelaku wisata dan Ekraf yang baru saja mulai pulih dari situasi pandemi dengan mulai kembali ramainya kunjungan wisata ke Labuan Bajo,” ujar Andreas.
Politikus PDIP ini menilai kekhawatiran ini wajar karena para pelaku wisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo. Hal ini juga pernah dialami pelaku wisata daerah saat masa pandemi.
Meskipun demonstrasi menentang kenaikan tarif ke kawasan TN Komodo ini sudah dijawab dengan ditetapkannya kunjungan ke pulau Rinca tetap dengan tarif yang berlaku, artinya tidak ada kenaikan. Namun tarif masuk ke pulau Padar dan Komodo tetap dinaikan menjadi Rp 3,75 juta dengan alasan untuk kepentingan konservasi yang berbiaya mahal, sebagaimana penjelasan Pemda NTT.
“Penjelasan ini nampaknya tidak menyurutkan aksi mogok massal pelaku wisata,” kata Andreas.
Andreas menuturkan, soal urgensi konservasi untuk pulau Komodo dan Padar semua telah sepakat. Hal ini memang untuk kepentingan keberlanjutan hidup biawak purba varanus comodensus dan habitat aslinya di Komodo dan Padar.
“Namun, penyebab mogok massal ini juga nampaknya dipicu juga oleh ketidakpercayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo,” papar Andreas.
Lebih lanjut Andreas juga mengusulkan, agar Pemda NTT dan perwakilan organisasi-organisasi pelaku wisata duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-aksi demo di Labuan Bajo.
“Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo - Flores,” ucapnya.
