Dinilai Terjun Politik Praktis, Jenderal Gatot: Politik TNI Adalah Politik Negara
Jakarta, sinpo.id - Isu yang dilontarkan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo terkait pembelian senjata ilegal belakangan ini dinilai sebagai langkah politik praktis oleh berbagai kalangan. Menanggapi hal tersebut, Gatot menegaskan bahwa sebagai anggota dan juga pimpinan tertinggi TNI, tidak dibenarkan untuk melakukan politik praktis melainkan politik negara.
"Saya tidak pernah berpolitik praktis, politik TNI adalah politik negara. Silakan buktikan kepada saya bahwa saya berpolitik praktis, saya akan mempertanggungjawabkan itu semuanya. Kalau saya berpolitik, pasti saya akan berpijak pada salah satu partai, dua partai atau tiga partai. TNI itu tidak boleh melakukan politik praktis, karena akan membelah," ujar Gatot.
Gatot menilai, kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh intervensi pihak-pihak asing untuk menciptakan berbagai polemik di negeri ini.
"Kalau menurut saya kita diadu-adu supaya enggak berkonsentrasi terhadap pembangunan. Ini adalah bentuk yang tadi saya katakan, proxy war. Seharusnya saat ini kita sadar bahwa kita tinggal di negara yang kaya sekali, sedangkan negara lain kekurangan," tuturnya.
Selanjutnya dengan tegas Gatot mengaku siap apabila dipanggil oleh Komisi I DPR RI terkait isu senjata yang diduga sebagai langkah politik praktisnya.
"Silakan saja. Sebagai Panglima TNI, kalau Komisi I panggil, kalau DPR panggil, saya harus patuh. Saya akan hadir dan memberikan penjelasan, tapi sampai sekarang belum ada panggilan," tandas Gatot.
