Bambang Soesatyo: Sinergi Densus Tipikor Polri-KPK dapat Hadirkan Efek Gentar
Jakarta, sinpo.id - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai lahirnya Densus Tipikor Polri dapat menjadi 'alat pemukul' baru dalam memerangi korupsi. Jika dapat bersinergi dengan baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan dapat menumbuhkan efek gentar bagi pelaku tindak korupsi.
Efek gentar itu tercipta karena jaringan Densus Tipikor terbentang dari Mabes Polri hingga ke semua daerah dan desa. Tak hanya faktor bentangan jaringan, kesiapsiagaan satuan Densus Tipikor di semua daerah dalam mengintai atau mengendus pengelolaan dan pemanfaatan anggaran pun diyakini bisa menimbulkan efek gentar itu.
"Efek gentar dari kehadiran Densus Tipikor Polri sangat diperlukan. Bahkan harus ditumbuhkan. Namun, efek gentar itu perlu dikelola sedemikian rupa agar tidak menimbulkan rasa takut berlebihan dari satuan kerja atau pengguna anggaran," terangnya melalui keterangan tertulis, Selasa (10/10/2017).
Kasus pengendapan dana milik pemerintah daerah di bank-bank umum yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini patut digarisbawahi oleh Mabes Polri. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah rasa takut dikriminalisasi oleh penegak hukum. Fenomena ini sangat memprihatinkan karena total dana pemerintah daerah yang diendapkan itu mencapai ratusan triliun rupiah.
Maka, dalam mempersiapkan kehadiran Densus Tipikor, Mabes Polri harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengendapan dana daerah sejak dini.
"Sebab, bisa saja dengan alasan takut dikriminalisasi oleh personel Densus Tipikor yang tersebar di semua daerah dan desa, pengguna anggaran menunda-nunda pemanfaatan anggaran, lalu menyimpannya di bank-bank umum," kata politisi Partai Golkar tersebut melanjutkan.
Karena itu menurut Bambang Soesatyo, Polri harus memastikan bahwa semua personel Densus Tipikor, baik di daerah dan desa dapat memahami dengan datail seluk beluk setiap pos anggaran pembangunan, serta pemanfaatannya.
"Pemahaman tentang mekanisme penganggaran dan pemanfaatannya tentu saja sangat penting agar kecerobohan dalam penindaan bisa dihindari. Dengan begitu, agar peran dan fungsinya efektif, Densus Tipikor di pusat dan semua daerah idealnya memiliki copy buku APBN dan APBD tahun berjalan sebagai pegangan," pungkasnya.
