26 Tahun Berlalu, Begini Hasto Kenang Peristiwa Kudatuli
SinPo.id - Tragedi Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli merupakan peristiwa bersejarah yang kelam bagi demokrasi di Tanah Air.
Kala itu kantor DPP PDI (saat ini PDIP) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri diserang secara brutal oleh massa pendukung Seorjadi, Ketua Umum versi kongres Medan dibantu aparat polisi dan TNI. Tragedi berdarah itu terjadi di era rezim Presiden Soeharto.
“Peristiwa Sabtu kelabu atau Kudatuli 27 Juli 1996 tidak hanya merupakan sisi kelam di dalam sejarah peradaban kita, karena sebagai PDI yang sah berdasarkan ketentuan undang-undang diakui sebagai partai politik yang sah, tapi kemudian diakui lewat upaya, skenario dari pemereintahan,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam diskusi publik Memperingati Kudatuli, di Kantor DPP PDIP, Kamis, 21 Juli 2022.
Tragedi itu masih terekam jelas dalam ingatan Hasto yang kala itu masih bekerja di perusahaan BUMN, betapa Jalan Diponegoro sebelum terjadi kerusuhan dan pertumpahan darah. Saat itu ramai kader dan simpatisan PDI menyuarakan aspirasi melalui orasi-orasi dan mimbar bebas menentang kekuasaan otoriter Soeharto.
“Karena itulah kemudian kita melihat, saat itu saya masih kerja di BUMN sebelum terjadi serangan, ada dua batas dua jalan ini, kemudian hari sabtu melihat ada berbagai orasi-orasi, karena saya masih pegawai BUMN saya hanya bisa melihat, tapi dalam suasana kebatinan semua orang bebsas menyampaikan ekspresi dalam mimbar demokrasi tersebut,” kenangnya.
“Suatu bentuk protes, gerakan moral, yang kemudian menjadi gerakan yang maha dahsyat. Jadi, suatu gerakan arus bawah menjadi titik balik dari kekauasaan otoriter yang dibangun dengan cara-cara yang tidak benar,” sambungnya.
Meskipun saat ini PDIP menjadi partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut, kata Hasto, tetapi tragedi Kudatuli harus diusut tuntas siapa aktor intelektualnya dan diadili. Sebab, peristiwa berdarah itu menelan banyak korban.
“Karena itulah DPP PDIP mengharapkan kepada Komnas HAM, pemerintah dan kejaksaan agung untuk betul-betul setelah peringatan ini, dapat dilakukan agar persitiwa kelam itu diungkapkan siapa aktor intelektual yang beada di balik serangan kantor PDI,” pungkasnya.
