Bertemu Ketua DPD, Apersi Sampaikan Keluhan Soal Penyediaan Properti Murah

Laporan: Sinpo
Rabu, 20 Juli 2022 | 19:00 WIB
Ketum DPP Apersi, Junaidi Abdillah saat bertemu Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti (Ist)
Ketum DPP Apersi, Junaidi Abdillah saat bertemu Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti (Ist)

SinPo.id -  Jajaran Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) bertemu Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, Rabu, 20 Juli 2022.

Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah menyampaikan sejumlah keluhan mengenai penyediaan properti, khususnya rumah bersubsidi. Keluhan yang disampaikan di antaranya terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Junaidi menerangkan, LSD saat ini mengikuti RT/RW yang sudah mengalami perubahan. Hal itu menyebabkan tumpang tindih, dan banyak tanah-tanah yang tadinya sudah ada pemukiman sampai sekarang tidak bisa melakukan balik nama karena terblok oleh LSD 

"Padahal LSD itu sebetulnya tidak harus bertentangan dengan RT/RW yang sudah ada," kata Junaidi saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Junaidi mengatakan, peta yang dipakai oleh Kementerian ATR/BPN pun menggunakan peta yang sudah lama, sehingga RT/RW yang terbaru tidak digunakan.

Hal itu menjadi kendala bagi teman-teman pengembang yang sudah membebaskan lahan, dan bahkan masyarakat yang sudah membeli rumah pun itu sulit balik nama  sertifikatnya.

"Artinya ini sudah menyasar kepada hak konstitusi masyarakat, konstitusi warga negara yang mau mendapat rumah terkendala oleh balik nama karena proses LSD," ujarnya.

Kendala berikutnya terkait penyesuaian harga rumah yang seharusnya ada kenaikan setiap tahun, namun adanya pandemi Covid-19 belum dilakukan. Menurutnya saat ini waktunya untuk melakukan penyesuaian harga, mengingat perekonomian nasional pun menuju perbaikan.

"Karena para pengembang yang notabenenya menengah ke bawah ini bisa membangun bisa menjual, tapi berikutnya tidak bisa membangun lagi. Alasannya apa? Karena harga jual material yang sangat tinggi dan harga tanah yang sangat tinggi. Nah keseimbangan ini yang tak bisa dijaga oleh khusunya pemerintah," paparnya.

"Jadi harapannya kehadiran kita ke DPD ini untuk meminta memohon supaya industri properti itu harus terjaga terutama kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah," lanjutnya.

Lebih jauh Junaidi mengungkapkan, Ketua DPD RI AA Mahmud Lanyalla Mattalitti berterima kasih atas informasi yang diberikan Apersi. Menurutnya, DPD berkomitmen untuk mendukung Apersi dalam penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Industri properti itu di masa covid pun dia adalah industri yang tahan, artinya yang tumbuh positif dari sisi pertumbuhan ekonomi. Nah ini harus dipertahankan jika tidak efeknya pertumbuhan ekonomi bisa kurang maksimal dan program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional juga terganggu dari sisi industri properti," pungkasnya.sinpo

Komentar: