Didik J Rachbini Ragukan Kapabilitas Pemerintah Cegah Krisis, Sebab Menkeunya Saja Sudah Jadi Politisi
SinPo.id - Krisis ekonomi yang sudah dirasakan sejumlah negara hingga membuat pemerintahannya goyang tak menutup kemungkinan bisa terjadi di Indonesia.
Demikian analisis Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J Rachbini, dalam diskusi bertajuk "Ketahanan Indonesia di Tengah Ancaman Krisis" yang disiarkan kanal Youtube Forum Insan Cita.
Didik menjelaskan, kemampuan pemerintah dalam menangani krisis bisa diukur dari penanganan krisis multidimensi akibat Covid-19 yang terjadi selama dua tahun belakangan.
"Pemerintah tidak bisa lari dari dampak krisis Covid, krisis multidimensi yaitu kesehatan dan ekonomi. Ini kebijakan yang tidak karuan," ujar Didik, Senin, 18 Juli 2022.
Berdasarkan pengalaman penanganan yang dilakukan pemerintah dari ancaman krisis multidimensi akibat Covid-19, Didik tak terlalu yakin kejadian politik yang menimpa Sri Lanka hingga krisis ekonomi di Amerika Serikat sekarang ini tak bisa menimpa Indonesia.
"Itu (dari pengalaman penanganan krisis multidimensi Covid-19) artinya pemerintah tidak punya kapabilitas yang baik dalam merespon krisis," imbuhnya menegaskan.
Karena itu, Ketua Dewan Pegurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) ini melihat adanya keterkaitan antara kemampuan menghalau ancaman krisis dengan pola kerja dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan.
"Kapasitas kebijakan bisa menjadi bagian dari masalah ekonomi. Kapasitas kebijakan pemerintah yang tidak teknokratis, tidak prima seperti mesin yang kalau kinerjanya boros, jelek, maka kinerjanya jelek juga," papar Didik mengilustrasikan pemerintahan saat ini.
Untuk memperoleh kebijakan yang andal dalam menghalau hingga mengatasi krisis yang ada, pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini memandang perlu adanya kemampuan teknokratis dari tim kabinet yang bekerja di pemerintahan.
Akan tetapi sayangnya, Didik melihat ada menteri yang justru mengaburkan usaha tim kerja dalam menghalau krisis ekonomi yang tengah mengancam banyak negara sekarang ini.
"Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati), sekarang sudah jadi politisi, tidak jadi teknokrat lagi. Jadi semakin memperlemah kapasitas kebijakan tim dalam kepemimpinan ekonomi itu," tandas Didik.
