Waketum Gerindra Tolak Kebijakan e-Money, Karena Alasan Ini
Jakarta, sinpo.id - Partai Gerindra menentang langkah Pemerintah yang mengimplementasikan e-Money. Sebab, kebijakan tersebut akan berdampak ancaman PHK yang cukup besar.
Hal ini diungkapkan oleh Waketum DPP Gerindra Edhy Prabowo. Ia mengutip pasal 27 Ayat 2 dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Oleh karena itu, seluruh kebijakan negara tidak boleh berdampak pada hilangnya hak warga negara atas pekerjaan dan ancaman kelangsungan hajat hidup yang layak.
Ia mengingatkan pemerintah harus berpegang teguh kepada amanat konstitusi, jangan sampai kebijakan e-Money ini hanya menguntungkan pihak penyelenggara.
“Hmbauan e-Money juga tidak boleh berorientasi pada keuntungan pihak penyelenggara, dalam hal ini perbankan dan penyedia jasa layanan non tunai lainnya,” cetus Legislator asal Palembang ini.
Edhy Prabowo pun memberikan contoh peraturan yang mewajibkan e-toll card bagi pengguna jalan tol, dimana peraturan tersebut memberikan ancaman PHK terhadap 20.000 pegawai, baik dari Jasa Marga atau pun pihak swasta yang selama ini bertugas menjaga gardu tol di seluruh Indonesia.
Ia menyarankan pemerintah memberi kebebasan kepada pengguna jalan tol untuk membayar secara elektronik ataupun manual. Semua gardu tol harus memiliki penjaga yang dilengkapi mesin elektronik untuk menerima transaksi, baik secara konvensional ataupun elektronik.
Beliau mengatakan, Fraksi Gerindra sudah menerima aspirasi dari serikat pekerja Jasa Marga dan beberapa pihak yang tengah dihantui ancaman PHK akibat kebijakan e-Money.
“Karena itu, kami akan terus menuntut kepada Pemerintah agar dapat mengevaluasi kebijakan tersebut, serta selalu menjalankan amanat UUD ‘45 tentang hak bekerja dan hak hidup layak bagi rakyat” ungkapnya.
Terakhir, ia mengingatkan janji Presiden Joko Widodo untuk membuka lapangan kerja.
“Ingat, Presiden Jokowi berjanji membuka banyak lapangan kerja, bukan malah menghilangkan pekerjaan orang. Karena itu, Gerindra secara tegas menolak kebijakan otomatisasi secara 100 persen,” tutup Ketua Komisi IV DPR RI ini.
