Fraksi PDIP: Kedubes Inggris Kibarkan Bendera LGBT, Itu Tindakan Provokatif!

SinPo.id - Pengibaran bendera pelangi yang merupakan simbol dari komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris yang berkedudukan di Jakarta merupakan tindakan provokatif.

Begitu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin, Minggu mengkritik pengibaran bendera tersebut.

TB Hasanudin menjelaskan Indonesia memiliki UU No 1/1982 yang merupakan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.

"Pengibaran bendera LGBT yang dilakukan oleh Inggris terlindungi oleh prinsip kekebalan hukum atas kedaulatan suatu negara dalam teritori suatu Kedutaan Besar," ujarnya.

Walau begitu, TB Hasanuddin menegaskan ada prinsip yang tidak sesuai dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik terkait aksi pengibaran bendera LGBT itu, khususnya pada Pasal 3 Ayat 1 (e).

Pasal tersebut menjelaskan bahwa fungsi misi diplomatik adalah mempromosikan hubungan persahabatan antara Negara Pengirim dan Negara Penerima dan mengembangkan hubungan ekonomi, budaya, dan ilmiah.

"Dengan demikian, tindakan tersebut merupakan tindakan provokatif dari sisi budaya yang dipercaya oleh bangsa Indonesia," katanya.

TB Hasanuddin menerangkan area kompleks kedutaan di mana pun secara hukum internasional adalah wilayah berdaulat perwakilan negara tersebut.

Sehingga, kata politisi senior PDIP itu, negara lokasi suatu kedubes tidak bisa melarang kegiatan yang dilakukan perwakilan negara di kompleks kedutaan.

"Namun, hubungan internasional itu kan juga menyangkut aspek etika dan penghormatan norma-norma sosio kultural yang berlaku di negara lain. Tentunya Inggris sebagai sesama negara sahabat harus saling menghormati agar tidak menimbulkan suasana yang tidak nyaman antar kedua negara," terangnya.

"Sebaiknya Inggris dapat lebih sensitif dengan nilai budaya yang berlaku di Indonesia," tandasnya.