Bawa-bawa Nama Soeharto! Partai Buruh Tuntut Re-Distribusi 5 Kekayaan Negara Untuk Kalangan Pekerja

SinPo.id -  Serikat buruh menggelar aksi turun ke jalan dalam peringatan hari buruh internasional atau May Day hari ini, Sabtu, (14/5). Dalam aksi yang digelar di Jakarta dan beberapa kota lainnya, ada 18 tuntutan yang disuarakan buruh.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal, yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan jika aksi ini diikuti buruh di 50 kota di Indonesia dari berbagai elemen buruh.

Dalam  konferensi pers terkait aksi ini, Said Iqbal menyebutkan ada berbagai isu kerakyatan yang diangkat dalam aksi ini. Di antaranya Partai Buruh menuntut redistribusi Kekayaan negara untuk kalangan buruh.

“Kita minta 5 lagi kepada negara, redistribusi untuk kalangan pekerja. Bisa tidak? Bisa, asal ada partai masuk parlemen,” kata Said Iqbal.

Bantuan Sosial Tiap Bulan Rp 500 Ribu

Redistribusi kekayaan negara yang pertama yakni terkait bantuan sosial. Pihaknya meminta pemerintah membentuk jaminan sosial untuk kebutuhan makanan semua orang miskin di Indonesia.

"Kami juga menuntut redistribusi kekayaan dan kesejahteraan dengan adil dengan penambahan jaminan sosial. Salah satunya adalah jaminan makanan, jangan ada orang miskin tak bisa makan di negeri yang kaya ini," ungkap Said Iqbal.

Pihaknya mengusulkan agar pemerintah mentransfer uang sebesar Rp 500 ribu setiap bulan kepada sekitar 30 jutaan orang miskin di Indonesia. Kalau ditotal menurut Said Iqbal jumlahnya tidak akan banyak, hanya Rp 15 triliun per bulan.

"Setiap orang seharusnya dikasih Rp 500 ribu per bulan, masuk ke ATM langsung. Itu dikali jumlah orang miskin dan tidak mampu ada 27,7 juta, kita bulatkan lah jadi 30 juta orang, jadi cuma Rp 15 triliun per bulan. Dikalikan setahun Rp 180 triliun. Kecil, APBN kecil tembus ribuan triliun setahun" papar Said Iqbal.

Jaminan pendidikan 50 ribu anak tiap tahun

Ia juga mendorong adanya jaminan pendidikan untuk anak-anak kelas pekerja. Setidaknya anak-anak bisa mengenyam pendidikan di luar negeri seperti di Prancis, Inggris, Australia maupun Amerika.

“Tiap tahun kita minta 50 ribu anak (dibiayai pendidikan) kepada negara. Bisa tidak? Bisa. Kan kita punya 20 persen jaminan pendidikan,” tegasnya.

“Semua orang harus berpendidikan,” tambahnya.

Jaminan perumahan

Selanjutnya, Said Iqbal meminta adanya jaminan perumahan. Menurutnya, mekanisme membeli rumah tidak boleh dimonopoli oleh mekanisme pasar.

“Kita reduce harga rumah tidak boleh diintervensi pasar. 30 persen harga rumah tanpa DP, cicilan hanya sepertiga dari pesangon yang diterima. Bisa nggak? Bisa. Kita minta harga rumah 30 persen dari harga pasar,” tegasnya.

“Zaman pak Harto (Presiden Soeharto) bisa, kenapa sekarang gak bisa. APBN kita 10 kali lipat dari zaman pak Harto. Masa orang gak bisa punya rumah, masa gak bisa makan,” tuturnya.

“Yang keempat adalah jaminan air bersih dan kelima kita minta jaminan pengangguran,” tandasnya.