Mayoritas Pemudik Ingin Pemerintah Tindaklanjuti Putusan MA Soal Vaksin Halal

SinPo.id -  Sebagian besar responden pemudik Muslim mendukung adanya putusan Mahkamah Agung (MA) 14 April 2022 yang mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal.

Pemerintah harus segera menindaklanjuti putusan tersebut dengan menyediakan vaksin halal yang dikhususkan bagi umat Islam.

Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Media Survei Indonesia (MSI) bertajuk “Survei Opini Pemudik tentang Vaksin Halal”, di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan (13/5).

Dalam survei MSI bekerjasama dengan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) melakukan survei pada 1-7 Mei 2022. Pengambilan data melalui wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner yang tersimpan di aplikasi.

Total responden sebanyak 1.220 pemudik yang tersebar di titik-titik keberangkatan atau tempat peristirahatan pemudik, seperti Rest Area Tol dan sejumlah terminal.

Penentuan responden dilakukan secara non probabilistik dengan metode purposive sampling. Kriteria responden pemudik selain beragama Islam, adalah mereka yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah divaksin covid-19.

Menurut Direktur MSI Asep Rohmatullah, mayoritas responden (87,8 persen) mendukung adanya putusan MA yang telah mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal. Hanya 1.14 responden yang menolak. Namun sayangnya, kata Asep, putusan MA nomor 31 P/HUM/2022 tersebut baru diketahui kurang dari seperempat responden (22.796).

Dukungan publik, lanjut Asep, semakin dikuatkan dengan pendapat sebagian besar responden (7896) yang mengaku sangat kecewa apabila pemerintah tidak menjalankan putusan MA.

“Sebanyak 78.456 responden menyatakan sangat kecewa bila pemerintah tidak menjalankan putusan MA yang telah mewajibkan penyediaan vaksin halal untuk masyarakat Muslim. Hanya 7.646 responden yang mengatakan tidak kecewa. Sisanya, 14 persen tidak tahu/tidak menjawab,” kata Asep.

Menanggapi hasil survei tersebut, Ahmad Himawan selaku Direktur Eksekutif YKMI mengaku bangga, bahwasanya apa yang dikerjakan pihaknya selama ini salah satunya mendorong vaksin halal sejalan dengan keinginan masyarakat.

"Dari hasil survei ini jujur secara nurani kami hari ini sangat berbahagia. Artinya hasil survei ini menambah vitamin bagi kami yang menunjukkan bahwasannya perjuangan YKMI itu ternyata memenuhi atau ternyata sesuai dengan keinginan masyarakat," kata Himawan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (13/5).

Menurut Himawan, setidaknya ada 3 hal yang menjadi sorotan YKMI antara lain: politik, hukum dan HAM, serta umat Islam.

Ketiga hal ini mendorong pemerintah agar segera menghalalkan vaksin yang kini sedang digalakkan di tengah masyarakat.

"Yang paling penting, berbicara poros kebijakan di situ adalah presiden Jokowi dan Menkes Budi Gunadi dianggap yang paling bertanggung jawab (soal vaksin halal)," tukas dia.