Mantan Menhut Minta Jokowi Tak Lindungi Ahok
sinpo, Jakarta - Butuh nyali besar buat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar skandal korupsi kelas kakap seperti e-KTP. Betapa tidak, skandal korupsi itu diduga melibatkan banyak pihak termasuk orang-orang terdekat Presiden Joko Widodo.
Sekali KPK berani membongkar skandal tersebut, sejumlah kalangan berharap lambaga Antirasuah itu tidak tebang pilih dalam menuntaskan perkara tersebut.
Adalah Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban yang meminta KPK membabat habis pihak-pihak yang terlibat dalam skandal kasus tersebut. Menurutnya, banyak elite politik dari DPR yang disebut ikut terseret dalam perkara itu.
Bahkan Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal Ahok ketika terjadinya persoalan e-KTP masih menjabat sebagai anggota Komisi II DPR.
"Presiden Jokowi gak perlu protect BTP (Basuki Tjahaja Purnama-red) dalam kasus e-KTP toh kejahatan itu terjadi saat bliau jadi aggota Komisi II DPR RI. Rakyat pasti dukung Presiden," ujar Kaban dalam akun Twitter @hmskaban, Selasa (14/3/2017).
Mantan Menteri Kehutanan (Menhut) ini juga mengingatkan KPK jangan takut untuk memanggil paksa mereka yang terlibat dalam perkara e-KTP. Sebaliknya, dia juga meminta DPR untuk mendorong KPK dalam menuntaskan perkara tersebut. (Baca: Disebut Kebagian Kue, Ahok Bantah Terima Fee Proyek E-KTP)
"Memang tidak enak ketika nama sendiri disebut dan jadi berita publik tapi itu risiko jadi pejabat publik terimalah risiko DPR jangan loyo dukung KPK," pungkasnya.
