PKB Dan NasDem Dukung KPK Gelar Program Pendidikan Antikorupsi
SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan program pelatihan kepada partai politik yang ada di Indonesia dengan tema "Politik Cerdas Berintegeritas Terpadu Tahun 2022” (PCB Terpadu) pada 18 Mei mendatang.
Program itu nantinya terdiri atas kegiatan Executive Briefing bagi Ketua, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum Partai Politik dan kemudian akan dilanjutkan dengan pembekalan antikorupsi bagi pengurus partai di pusat dan daerah.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi program dari Lembaga Atirasuah yang diberikan kepada partai politik tersebut.
"Saya kira ini (PCB Terpadu) bagus, kami di PKB tentu saja mengapresiasi dan siap mengikuti pendidikan politik cerdas berintegritas," kata Muhaimin di Jakarta, Sabtu, (7/5).
Wakil Ketua DPR RI ini mengungkapkan bahwa sejak lama PKB sudah aktif menggelar pendidikan politik kepada seluruh kader di semua tingkatan. Karena itu, gagasan dari KPK mengadakan PCB tentu saja sejalan dengan nafas perjuangan PKB selama ini.
"Kalau di PKB memang pendidikan politik rutin kita gelar bagi kader, termasuk pengurus ya. Bukan cuma di tingkat pusat, tapi sampai tingkat ranting juga. Jadi kalau KPK juga mengadakan pendidikan politik, ini sejalan dengan PKB," ungkapnya.
Senada dengan PKB, Partai NasDem pun mendukung program pendidikan antikorupsi yang digagas oleh KPK. NasDem siap menghadiri kegiatan yang dikemas dalam Politik Cerdas Berintegritas (PCB) tersebut.
"Kita siap hadir dan mengikuti rangkaian kegiatannya dan memberikan partisipasi yang dibutuhkan," kata Bendahara DPP NasDem Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Sabtu (7/5).
Syahroni menilai program pendidikan antikorupsi sangat penting karena sebagai bentuk pencegahan korupsi dan Partai Politik harus mendukung program tersebut.
“Karena semakin berintegritas suatu parpol semakin pula berkurangnya tindak korupsi di negara kita,” ujarnya.
Pendidikan politik cerdas dan berintegritas ini nantinya akan menyasar 20 partai politik dan akan dibagi menjadi 21 batch. Pada batch pertama, KPK akan mengundang ketua umum, sekjen dan bendahara umum masing-masing partai politik.
