Panas PDIP-LBP, Jokowi Dilema!

SinPo.id -  Internal koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinilai sudah retak belakangan ini. Hal itu terindikasi dari kepentingan partai koalisi terkait penundaan pemilu tampak berbeda.

Telebih, para politisi PDIP berulang kali menyerang menteri dan Ketua Umum partai koalisi yang mengusulkan penundaan pemilu 2024.

Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga kepada SinPo.id, Rabu (13/4).

"Setidaknya kepentingan Golkar, PKB dan PAN tidak sama dengan PDIP, Nasdem, Gerindra, dan PPP dalam hal penundaan Pemilu. PDIP terlihat paling keras menyerang Golkar, PKB, dan PAN yang cenderung mengaminkan penundaan pemilu," ujar Jamiluddin. 

Namun, Jamiluddin mengatakan perbedaan sudut pandang diantara partai koalisi tidak akan membuat PDIP keluar dari koalisi. Sebab, PDIP merupakan partai utama yang paling berpengaruh di koalisi.

Akan tetapi, dia memperkirakan partai koalisi tidak akan solid lagi hingga  berakhirnya kekuasaan Presiden Jokowi. 

"Itu terjadi karena PDIP tidak menghendaki Jokowi yang terlalu dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Bagi PDIP, LBP dinilai terlalu dominan dan mewarnai kebijakan Jokowi," katanya.

Akademisi Universitas Esa Unggul itu menjelaskan ketegangan PDIP dengan Jokowi akan terus terjadi selama LBP terlalu dominan. 

Menurutnya, PDIP akan terus mendesak Jokowi untuk mereshuffle LBP. Namun, hal tersebut sangat kecil untuk dilakukan oleh Jokowi. 

"LBP sangat berarti bagi Jokowi. Tanpa LBP, Jokowi tampaknya akan kesulitan melaksanakan roda pemerintahan," jelasnya. 

Lebih lanjut, dia menguraikan Jokowi juga tidak akan meninggalkan PDIP. Menurut Jamiluddin, Jokowi akan tetap kooperatif mengikuti kehendak PDIP tanpa meninggalkan LBP.

"Kemungkinan terburuk, peran LBP di depan publik dikurangi. Hal itu untuk memberi kesan Jokowi seolah-olah sudah tak lagi memberi peran besar kepada LBP. Hal ini dilakukan Jokowi agar hubungannya dengan PDIP tetap terjaga baik," terangnya.

"Bagi Jokowi, PDIP dan LBP sama pentingnya. Karena itu, Jokowi akan mempertahankan keduanya hingga kekuasaannya berakhir pada Oktober 2024," sambungnya. 

Mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu menegaskan jalan tengah itu tentu akan membuat hubungan PDIP dan Jokowi akan naik turun. Dia menyebut kecenderungan hubungan demikian akan terus berlangsung hingga 2024.

"Hubungan naik turun itu tentu akan berpengaruh pada kinerja kabinet Jokowi. Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi Jokowi untuk menorehkan tinta emas diakhir masa jabatannya," tandasnya.