Pak Ganjar 'Pun' Ngeluh Minyak Goreng, Katanya Seperti Tikus Mati Di Lumbung Padi!
SinPo.id - Masalah minyak goreng sejauh ini belum mampu diatasi oleh pemerintah, baik di pusat ataupun daerah. Kebijakan mengatur satu harga minyak curah lewat harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter atau setara Rp 15.500 per kilogram belum mengatasi masalah.
Operasi pasar hingga sidak telah dilakulan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai pemangku kebijakan hingga pemerintah disetiap daerah namun tetap gagal.
Atas masalah itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan kepada Kemendag agar berani mengambil tindakan ekstrem untuk mengatasi persoalan minyak goreng tersebut.
"Saya sudah berkenan izin pada kepada pak menteri sekarang butuh tindakan ektrem atasi minyak goreng. Kita tidak bisa lagi seperti ini karena muka pemerintah hari ini ditampar habis-habisan," kata Ganjar melalui Video yang dibagikan di twitter pribadinya, Rabu (23/3).
Ganjar menjelaskan permasalahan minyak goreng tersebut menjadi ironi. pasalnya, Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Namun, yang terjadi saat ini kondisinya seperti tikus mati di lumbung padi.
"Kita produsen minyak goreng terbesar. Yang terjadi saat ini kondisinya seperti tikus mati di lumbung padi," ujar Ganjar.
Ganjar pun merasa kebingungan dengan kondisi dimana Indonesia sebagai negara produksi tertinggi harus melakukan subsidi terhadap minyak goreng. Ia merasa kebijakan yang diambil sepertinya keliru.
Disatu sisi, lanjut Ganjar, beberapa waktu lalu ditetapkan HET oleh pemerintah, selang beberapa waktu peraturan itu dicabut. Hal tersebut menurutnya malah akan berpotensi terjadinya inflasi
"Sehingga kucing-kucingan, kita dibawah sangat tidak enak dengan rakyat,"ujarnya.
"HET dicabut sekalian ini akan menjadi potensi terjadinya inflasi,"tambahnya.
Namun, Ganjara meyakini Mendag bisa mengatasi persoalan ini dengan cepat. Ia juga berharap kepada para pengusaha untuk tidak mengambil untung banyak karena persoalan tersebut sudah berlarut-larut.
"Mari untuk merah putih tidak mengambil untung banyak-banyak, ini soal moralitas dan saya yakin kementerian perdagangan bisa melakukan itu," demikian Ganjar.
