Ketua KPK Dorong Pemerintah Integrasikan Sistem Neraca Komoditas Atasi Kelangkaan Pangan
SinPo.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan masih lemahnya transparansi dan akuntabilitas kebijakan tata kelola pangan. Menurutnya, hal itu yang memicu kelangkaan sejumlah bahan pangan saat ini, termasuk minyak goreng.
Firli meminta Pemerintah Pusat segera membangun dan mengintegrasikan sistem informasi neraca komoditas tata kelola pangan untuk mengawasi tata kelola pangan.
"Kita bisa lihat, berapa kebutuhan bahan baku sawit untuk produksi dan jumlah yang dihasilkan, berapa kebutuhan dalam negeri untuk industri dan masyarakat, juga berapa yang didistribusikan,” kata Firli, dalam rilis yang diterima Senin (14/3).
Firli mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut saat rapat bersama sejumlah menteri di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. Sistem terintergrasi ini nantinya akan menyediakan data tiap saat (real time) mengenai ketersediaan dan kebutuhan pangan, mulai hulu sampai hilir.
Nantinya, lanjut Firli, sistem tersebut bisa mendeteksi kesalahan kebijakan serta potensi penyimpangan bisa diatasi. Pemerintah dapat menjadikan data itu sebagai dasar perumusan kebijakan produksi, impor maupun ekspor.
"Dimasukkan juga datanya ke sistem itu, impor dari mana, siapa importirnya, apakah untuk konsumsi masyarakat atau industri?” ungkapnya.
Selain itu, Firli menegaskan sistem menjadi jaminan transparansi yang memungkinkan semua pihak ikut mengawasi. Sistem itu juga harus memudahkan para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.
“Karena kalau sistem itu mempersulit, akan terjadi peluang korupsi, suap menyuap. Kalau itu terjadi akan berurusan dengan KPK, kita tangkap siapa pun juga,” ujar Firli.
Firli menambahkqn, pihaknya juga menyarankan Kementerian terkait agar mengajak semua pihak, khususnya para pelaku usaha berkolaborasi mengatasi kelangkaan minyak goreng dan Polri yang memiliki SDM hingga ke desa-desa untuk mencegah dan menindak pelaku penimbunan.
"Pemerintah Menko bidang ekonomi diminta segera menindaklanjuti, mengambil langkah-langkah dan tindakan mengatasi tata kelola importasi bahan pokok dan holtikultura,” pungkasnya.
