Blunder Usul Tunda Pemilu! Simpati Publik Ke Airlangga, Zulhas Dan Cak Imin Jeblok
SinPo.id - Wacana penundaan pemilu sempat ramai menjadi perbincangan publik belakangan ini. Pasalnya, usulan itu digaungkan oleh tiga Ketua Umum (Ketum) partai koalisi pemerintah.
Ketiganya ialah Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Tiga elite partai politik koalisi pemerintah yang mendengungkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden disebut menyampaikan hal itu karena berada di bawah tekanan.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat dihubungi SinPo.id, Selasa (8/3).
"Mereka bicara penundaan itu kan under presser. Mau tak mau suka tak suka karena ditekan, maka tiga ketum partai tersebut bicara penundaan Pemilu," ujar Ujang.
Maka, kata Ujang, ketiganya sudah harus siap dengan konsekuensi yang akan diterima setelah menyampaikan usulan tersebut. Menurutnya, tiga elite partai tersebut akan sulit mendapat simpati publik.
"Konsekuensi ketiganya sulit mendapat simpati publik, karena publik tak mau tunda Pemilu," jelasnya
"Karena publik tak mau tunda Pemilu, malah mereka mengatasnamakan rakyat ingin menunda Pemilu," tambahnya.
Namun, akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) itu menilai jika diantara ketiganya ada yang ingin maju sebagai capres atau cawapres.
Maka, terdapat waktu satu setengah tahun lagi untuk bisa membalikkan keadaan guna meraih kembali simpati rakyat.
Sebelumnya, pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan partai politik yang menggaungkan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden akan mendapatkan sanksi dari masyarakat.
"PKB, Golkar, dan PAN akan mendapat sanksi dari masyarakat. Sanksinya dapat berupa perubahan image tiga partai tersebut oleh masyarakat," ujar Jamiluddin saat dihubungi SinPo.id, Selasa (8/2).
Menurut Jamiluddin, paling ekstrim, sanksi yang diberikan masyarakat akan terlihat pada pemilu 2024. Dia menilai ketiga partai tersebut tidak akan dipilih oleh masyarakat.
"Masyarakat akan menghukumnya dengan tidak memilih tiga partai tersebut, baik caleg maupun capres yang diusungnya," jelasnya.
Mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu menuturkan hukuman tersebut tampaknya setimpal dengan kebijakan yang diambil ketiga ketua umum tersebut.
"Mereka sudah semena-mena mengabaikan aspirasi masyarakat," tegasnya.
Padahal, kata Jamiluddin, sebagai partai politik sudah seharusnya mereka menyerap aspirasi dan memperjuangkannya.
"Hal ini mereka abaikan dengan gagahnya mendukung penundaan pemilu," tandasnya.
