Sikap Jokowi Soal Penundaan Pemilu Dianggap Terlalu Normatif
SinPo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan tidak tegas dalam merespons wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Masyarakat sebenarnya menunggu respon Jokowi setuju atau menolak penundaan Pemilu 2024. Sebab, usulan itu berkaitan langsung dengan perpanjangan masa jabatan presiden.
Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga kepada SinPo.id, Minggu (6/3).
"Kalau presiden hanya mengajak semua pihak untuk tunduk, taat, dan patuh pada konsitusi, tentu ajakan tersebut sangat normatif," ujar Jamiluddin.
Dia mengatakan respon dari Jokowi tersebut memang standar normatif yang harus disampaikan dan dilakukan oleh setiap warga negara, termasuk presiden.
"Juga sangat normatif bila presiden hanya menyatakan hak setiap warga negara untuk mengusulkan penundaan pemilu. Setiap warga negara memang dilindungi untuk menyatakan pendapatnya," katanya.
Namun, kata Jamiluddin, wacana terkait penundaan pemilu 2024 sudah mengarah kepada polarisasi yang tajam, maka respon normatif seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah.
"Presiden Jokowi sudah harus tegas dengan menyatakan sikapnya agar polarisasi pendapat dapat diminimalkan," jelasnya.
Akademisi Universitas Esa Unggul itu menegaskan, kalau Presiden Jokowi tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024, maka penggalangan massa untuk menggiring pendapat umum palsu akan reda dengan sendirinya.
"Kebulatan tekad dari berbagai elemen masyarakat akan berhenti sehingga dapat meredakan kegaduhan," tegasnya.
Selain itu, Dia menuturkan respon tegas akan mementahkan spekulasi keterlibatan Presiden Jokowi terkait penundaan pemilu 2024. Menurutnya, masyarakat akan menilai Presiden Jokowi memang tidak berada dibalik layar terkait wacana tersebut.
"Jadi, Presiden Jokowi perlu tegas menyatakan penolakannya terkait penundaan pemilu. Hanya dengan ketegasan Presiden Jokowi dapat meredakan polarisasi di masyarakat," tandasnya.
