Burhanudin Muhtadi: PSI Tolak Pemilu Ditunda Tapi Dukung Jokowi 3 Periode, Kan Aneh?
SinPo.id - Sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belakangan kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, mereka menolak wacana penundaan Pemilu 2024, tapi mereka mendukung Joko Widodo (Jokowi) jadi presiden 3 periode.
PSI bahkan mendorong untuk dilakukannya amandemen konstitusi, demi memuluskan keinginan mereka.
Direktur Eksekutif Indikator Political Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan sikap PSI tersebut berlawanan dengan Jokowi sendiri yang sebelumnya menolak wacana tiga periode.
"Pak Jokowi aja menolak penambahan jabatan presiden tiga periode kok PSI malah setuju tiga periode. Ini namanya more Jokowi than Jokowi," ujar Burhanuddin dikutip SinPo.id dari akun Twitter pribadinya, Kamis (3/3).
Sebelumnya diketahui, Sekretaris Jenderal PSI, Dea Tunggaesti mengatakan, sebagai pecinta dan pengagum Jokowi, PSI mendukung dia kembali terpilih namun harus melalui mekanisme amendemen konstitusi itu.
"Kami sebagai pecinta dan pengagum Pak Jokowi, tentunya akan selalu dan tetap mendukung Pak Jokowi memimpin Indonesia kembali, namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amandemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali 2024," kata Dea dalam keterangan tertulis, Rabu (2/3).
Dia mengatakan PSI tidak bisa menerima usulan perpanjangan masa jabatan presiden sebagaimana wacana yang bergulir beberapa waktu terakhir.
"Menurut kami, idealnya pemilihan presiden, pemilihan legislatif tetap terlaksana pada tanggal 14 Februari 2024 diikuti pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan November 2024, sebagaimana kesepakatan antara DPR, pemerintah dan KPU," ujar Dea
Menurutnya, alasan situasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi bukan sesuatu yang mendesak untuk mengundurkan Pemilu 2024. Pasalnya, Indonesia pernah menyelenggarakan Pilkada dengan damai dan sukses di tengah puncak pandemi pada akhir 2020.
Dia menekankan, Pemilu merupakan perwujudan negara demokratis, sehingga penundaan Pemilu tanpa alasan yang benar-benar bersifat force majeure akan mencederai demokrasi Indonesia.
