LP3ES: Indeks Skor Demokrasi Indonesia Bakal Jeblok Jika Pemilu 2024 Ditunda
SinPo.id - Apabila pemilihan umum (Pemilu) 2024 ditunda atau masa jabatan Presiden diperpanjang menjadi tiga periode akan menurunkan skor Indeks demokrasi di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto yang menilai penundaan Pemilu akan menghilangkan faktor yang mendukung peningkatan indeks demokrasi di Tanah Air.
"Dapat dengan mudah dikatakan skor indeks demokrasi Indonesia akan jeblok (apabila Pemilu 2024 ditunda),” kata Wijayanto dalam keterangananya, diterima di Jakarta, Rabu (2/3).
Wijayanto mengatakan, saat ini peringkat indeks demokrasi Indonesia berada di peringkat 52 dari 167 negara dengan nilai 6,71 persen menurut The Enonomist Intelligence Unit yang diluncurkan pada 2021.
Penundaan pemilu, berpotensi menurunkan skor indeks demokrasi Indonesia. Padahal, dua penyumbang skor yang membuat tingginya Indeks demokerasi Indonesia adalah partisipasi politik masyarakat sebesar 7,22 dan adanya penyelenggaraan Pemilu dengan nilai 7,9.
Penundaan Pemilu 2024 yang diwacanakan para elite Partai pendukung Pemerintah Jokowi - Ma'ruf Amin, membuat Indonesia keluar sebagai negara yang melakukan pemilu yang teratur.
Wijayanto mengumpamakan, keadaan demokrasi di Indonesia saat ini selayaknya sebuah rumah yang tengah mengalami banjir. Sebelumnya, demokrasi di Indonesia seperti rumah yang tengah kebanjiran setinggi leher, namun sekarang banjir itu menyurut menjadi setinggi lutut.
Dengan demikian, lanjut Wijayanto, meskipun skor indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang bernilai 6,30 dan menduduki peringkat 64 bukan berarti keadaan demokrasi di Indonesia benar-benar baik.
"Jadi, sebenarnya masih kebanjiran. Masih mundur demokrasinya,” ungkapnya.
Wijayanto menjelaskan, meningkatnya skor indeks demokrasi Indonesia pada 2021 disebabkan masih adanya partisipasi masyarakat sipil, seperti lembaga bantuan hukum (LBH), Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Survei, LP3ES, yang melakukan partisipasi politik untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
"Lalu, ada tindakan masyarakat sipil turun ke jalan, seperti saat KPK dilemahkan, Omnibus Law disahkan. Jadi, skor kita itu naik, salah satunya karena ada partisipasi politik ini," ujarnya.
