Partai Buruh Tolak Usulan Pemilu 2024 Diundur, Said Iqbal: Kita Akan Lawan
SinPo.id - Partai Buruh menentang usulan dari beberapa petinggi partai politik yang ingin menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 karena itu melanggar konstitusi negara dan merusak praktik demokrasi di Indonesia.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pihaknya akan melawan usulan menunda Pemilu 2024 melalui aksi-aksi yang konstitusional.
“Partai Buruh dan serikat buruh di seluruh Indonesia menentang dan akan melakukan perlawanan secara konstitusional," kata Said Iqbal dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (25/2).
"Termasuk menggelar aksi-aksi yang konstitusional terhadap usulan-usulan dari partai tertentu untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo,” tambahnya.
Iqbal menjelaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan berkirim surat ke MPR, DPR, KPU, dan Presiden RI Joko Widodo, meminta pihak-pihak tersebut tidak membicarakan, mendiskusikan, bahkan menindaklanjuti usulan tersebut.
Menurut Iqbal, usulan menunda Pemilu tidak sejalan dengan kesepakatan yang telah dibuat DPR RI, KPU, dan pemerintah perihal penetapan jadwal Pemilu 2024.
Dirinya mengingatkan para pimpinan politik yang mengusulkan penundaan Pemilu, bahwa Presiden Joko Widodo secara terbuka telah menolak adanya penambahan masa jabatan dan perubahan konstitusi demi menambah masa jabatan.
Dengan demikian, jika pihak-pihak pengusul itu memaksakan kehendaknya menunda Pemilu, maka mereka akan berhadapan dengan rakyat (people power).
“Partai Buruh akan ada di barisan people power untuk menyelamatkan konstitusi negara,” ungkapnya.
Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu sebelumnya disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar pada Rabu, 23 Februari, lalu. Menurut Cak Imin, penundaan pemilu penting demi stabilitas pemulihan ekonomi akibat pandemi.
Baru-baru ini, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga sepakat apabila Pemilu 2024 diundur. Dalam penjelasanya, Zulkifili Hasan menjabarkan sederet alasan kenapa PAN akhirnya ikut mengamini usulan PKB sebelumnya.
Diantaranya adalah karena pandemi yang belum berakhir dan memerlukan perhatian keseriusan untuk menangani. Selain itu, perekonomian di Indonesia yang belum membaik.
