Pertemuan Darurat ASEAN Harus Segera Dilakukan Terkait Tragedi Rohingya
Jakarta, sinpo.id - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, angkat bicara terhadap kejahatan manusia yang sedang berlangsung di negara bagian Rakhine Myanmar hingga hari ini. Tindak kekerasan ini dilakukan oleh Militer Myanmar terhadap warga sipil Rohingya, yang telah menyebabkan ratusan warga sipil meninggal dunia.
"Semua pihak saat ini harus fokus untuk hentikan segera kekerasan yang terjadi di Rakhine. Pihak Militer Myanmar yang secara de facto memegang kendali pemerintahan Myanmar, harus mendapatkan tekanan yang kuat," ujarnya.
Jika mengacu pada kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Militer Myanmar pada tahun 60-an, dengan tidak memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Maka menurut Sukamta, tindak kekerasan yang telah berlangsung puluhan tahun ini bisa dikategorikan sebagai pembersihan etnis (ethnic cleansing), dan ini jelas masuk pelanggaran HAM berat. Kondisi saat ini, harus segera ditanggapi oleh negara-negara ASEAN dengan menyelenggarakan pertemuan darurat ASEAN.
"Karenanya harus ada tindakan sesegera mungkin, kondisi saat ini sudah darurat kemanusiaan. Jika tidak ada desakan yang kuat dari dunia Internasional, korban jiwa akan semakin banyak,” tegasnya.
Secara khusus, Sukamta memberikan apresiasi kepada Kemenlu yang melalui Dubes RI di Myanmar telah membantu memberikan akses bagi lembaga-lembaga sosial dari Indonesia membawa bantuan kemanusiaan ke Myanmar guna membantu para korban.
Sekretaris Fraksi PKS tersebut juga mengatakan, Indonesia yang selama ini cukup didengar oleh Pemerintah Myanmar, bisa memainkan peran yang lebih besar dengan secara langsung menyodorkan solusi yang lebih strategis. Pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman suku dan agama, bisa ditularkan pada Myamnar.
"Upaya rekonsiliasi juga perlu didorong, setidaknya dengan mempertemukan antara 3 pihak, yaitu militer, kelompok sipil yang dimotori Aung San Suu Kyi, serta perwakilan suku-suku. Indonesia sangat mungkin untuk diterima memediasi berbagai pihak tersebut," tutupnya.
