Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu RI, JPPR Minta DPR Hindari Dominasi Jawa Sentris
SinPo.id - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengapresiasi Komisi II DPR RI yang membuka proses fit and proper test calon anggota KPU-Bawaslu secara transparan kepada publik.
Namun, Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita menyoroti informasi yang beredar sebagai hasil rapat koalisi 10 Februari 2022 dimana disitu disebutkan lebih banyak dominasi calon dari Jawa dibanding non-Jawa.
Perempuan yang akrab disapa Mita mengimbau agar Komisi II DPR dapat memilih kandidat anggota KPU-Bawaslu yang benar-benar mewakili Nusantara.
"Tentu ini menjadi representasi yang tidak menggembirakan karna kedepan pemilu 2024 adalah milik nusantara bukan jawa sentris," ujar Mita dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (16/2).
Mita menilai keterwakilan calon penyelenggara dari tiap daerah di Indonesia justru membantu luasnya pemahaman kepemiluan di Indonesia yang multikultural dan variatif geografisnya.
Dia mencontohkan seperti keterwakilan kandidat dari Kalimantan Timur dan kepulauan Maluku.
"Komisi II harus memilih calon penyelenggara pemilu dengan memperhatikan wilayah seperti kalimantan timur yang notabene calon ibukota baru dan Maluku, yang selama ini cukup rawan konflik ketika pemilihan berlangsung," jelasnya.
Lebih lanjut, dia meminta Komisi II untuk tetap memperhatikan aspek professionalisme berdasarkan kapabilitas dan integritas guna menunjang suksesnya pemilu di 2024 nanti.
Oleh karenanya, dia berharap Komisi II harus mendorong aspek profesionalisme, kemandirian, dan pinsip pluralisme (perbedaan) harus dijunjung tinggi khususnya dalam wajah penyelenggara pemilu.
“Kita mendorong profesionalisme, kemandirian, pluralisme yang kemudian kita kreasikan dalam wadah Indonesia. Yaitu menjunjung tinggi prinsip perbedaan serta memberikan ruang pada masyarakat bahwa Indonesia ini bukan hanya Jawa. Keragaman latar belakang penting. Keterwakilan perempuan juga menjadi penting," tegasnya.
Dia juga mengungkapkan agar Komisi II DPR tidak melakukan lobi-lobi politik yang sifatnya transaksional dengan kepentingan partai politik dalam menentukan anggota KPU-Bawaslu terpilih.
"Terakhir, nama-nama yang nantinya terpilih bukan hasil dari lobi lobi politik yang sifatnya transaksional dengan kepentingan partai politik," tutupnya.
