Bupati Langkat Diminta Klarifikasi Soal Kerangkeng Manusia
SinPo.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal menggali keterangan dari Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin terkait temuan kerangkeng manusia yang ditemukan di rumahnya.
Diketahui, Komnas HAM hari ini (7/2) akan mendatangi gedung KPK, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terbit di dalan rutan.
"Kita akan mintai keterangan di KPK. Karena keterangan dia agak berbeda. Misalnya, saya lihat di satu tayangan video, dia mengatakan sudah ribuan yang mengalami, dalam bahasa dia pembinaan. Dia bahkan katakan ini bukan rehabilitasi, ini pembinaan. Terminologinya lain lagi," ujar kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dalam keterangab tertulisnya, Senin (7/2).
Sejalan dengan hal ini, Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menegaskan bahwa pihaknya perlu meminta keterangan dari Terbit, mengingat kerangkeng tersebut sebelumnya dinyatakan sebagai lokasi rehabilitasi.
"Kami pahami sebagai bagian dari hak Bupati untuk menyampaikan apa saja terkait kerangkeng itu," tutur Anam.
Keterangan dari Terbit penting dalam pengusutan temuan kerangkeng ini. Pengusutan dugaan penyiksaan dalam kerangkeng manusia itu tidak bia dilakukan hanya dari satu sisi.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempertanyakan fungsi kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. LPSK meragukan fasilitas itu dibuat untuk rehabilitasi ilegal pecandu narkoba.
"Jadi, soal penggunaan diksi rehabilitasi itu menurut kami kurang tepat karena memang dari soal bangunan yang berbentuk penjara, kemudian dari soal pembinaannya tidak ada," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam diskusi pada Minggu (5/2).
Edwin mengatakan kerangkeng itu berbeda dari tempat rehabilitasi pecandu narkoba. LPSK juga tidak menemukan kegiatan yang biasa dilakukan terkait rehabilitasi narkoba dalam kerangkeng itu.
