Antisipasi Korupsi! KPK Akan Pelototi Seluruh Proses Pembangunan IKN Nusantara

SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan monitoring untuk mencegah potensi timbulnya korupsi dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya ingin mengambil peran terutama dalam rangka rencana pembangunan ibukota negara.

"Kami bersama-sama dengan Bappenas kita akan melakukan Sinergi koordinasi terkait dengan penyiapan segala sesuatunya," kata Firli saat konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, di Jakarta, Rabu (2/2).

Firli menjelaskan monitoring tersebut terkait dengan persiapan penyediaan lahan, penyediaan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, itu penting dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Apakah penyiapan lahan penyiapan pembangunan infrastruktur ini penting, mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih tidak ramah dengan korupsi," ucapnya.

Selain itu, lanjut Firli, lembaga anti rasuah juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan persiapan dan perencanaan yang baik. Sehingga setiap tahapan pembangunan ibukota negara tidak bocor akibat korupsi.

"Mulai dari perencanaan pelaksanaan pengadaan barang jasa pembiayaan program termasuk juga sumber pembiayaannya diyakinkan tidak ada satu orangpun yang bisa bocor akibat korupsi," ungkapnya.

Didalam pembangunan IKN ini, Firli berharap ada peran dari masyarakat. Maka dari itu, KPK akan membuka layanan publik dalam bentuk aplikasi jaga IKN.

"Dengan demikian masyarakat memiliki andil besar peran dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka pembangunan ibukota negara," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa KPK untuk mengajak lembaga antirasuah mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami memohon kepada KPK dan memang sebelumnya KPK sudah masuk di dalam Pokja yang ikut mengawasi," kata Suharso saat konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/2).