Pemerintah Harus Beri Sedikit Kelonggaran Terkait Penetapan Gula SNI
Jakarta, sinpo.id - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menyatakan pemerintah harus memberi kelonggaran penetapan gula Standar nasional Indonesia (SNI). Hal ini bertujuan agar petani tak lagi kesulitan menjual produksinya yang sudah menumpuk hingga ribuan ton.
Selain memberikan sedikit kelonggaran, Edhy menyarankan pemerintah untuk segera mencabut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Edhy menegaskan, pada prinsipnya gula bukanlah sesuatu yang berbahaya untuk dikonsumsi, kecuali bagi pengidap penyakit gula. Karena itu, pemberian label SNI harus lebih fleksibel.
"Jangan hanya karena warna gula sedikit kuning langsung dinyatakan tidak SNI dan pabriknya langsung ditutup," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (27/8/2017).
Langkah yang diambil pemerintah menurut Edhy sangatlah mempersulit petani gula. Menumpuknya gula hasil petani sebanyak ribuan ton di berbagai daerah, harus segera disikapi serius oleh pemerintah.
"Pemerintah harus segera mencari jalan keluar demi kelangsungan hajat hidup para petani gula. Regulasi yang dikeluarkan harus memudahkan dan menguntungkan petani," paparnya.
Pemerintah, menurut dia, perlu arif dan bijaksana bahwa rata-rata pabrik milik petani sudah berusia tua dan kalah oleh pihak swasta yang alatnya lebih modern.
Pemerintah seharusnya mengajak diskusi dan memberikan edukasi kepada petani, bukannya langsung mengeksekusi. Pemerintah juga harus memiliki neraca kebutuhan gula yang tepat dan jelas agar dapat memprediksi kebutuhan gula dan menjaga stabilitas harga. Gula hasil petani pun harus disesuaikan harganya agar dapat bersaing dengan gula impor.
Kalau kondisinya terus menerus seperti ini, Edhy menyarankan lebih baik pemerintah jangan melakukan impor gula sebelum gula dari petani lokal laku di pasaran, baik di sektor industri hingga kebutuhan rumahan.
