Presiden PKS Desak Hentikan Impor Beras, Bulog: Sejak 2019 Sudah Distop
SinPo.id - Impor beras masih menjadi momok bagi petani maupun pedagang kecil di Indonesia saat ini. Karena itu, pemerintah diminta untuk benar-benar menghentikan impor beras ini sehingga tidak merugikan petani lokal.
Di sisi lain, Bulog mengatakan, selama tiga tahun berturut-turut atau sejak 2019, Indonesia tidak melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri khususnya sebagai cadangan beras pemerintah (CBP).
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu meminta pemerintah untuk memprioritaskan beras dalam negeri dan menghentikan impor pangan agar petani lokal tidak mengalami kerugian.
“PKS menyerukan agar Pemerintah dan Bulog memprioritaskan menyerap beras petani lokal. Setop Impor! Jangan hancurkan petani-petani lokal dengan gempuran produk-produk impor pangan,” tegas Syaikhu dalam pidato kebangsaan, yang disiarkan melalui kanal PKSTV, Kamis (30/12).
Ia mengingatkan pesan pendiri bangsa Bung Karno agar Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dengan menggunakan produk hasil dalam negeri.
Anggota Komisi I DPR RI itu juga mendesak agar pemerintah turun tangan menstabilkan harga sembako yang melonjak tinggi menjelang pergantian tahun, dengan melakukan operasi pasar demi menstabilkan harga bahan pokok.
“Bukankah Bung Karno pernah mengajarkan agar Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang BERDIKARI, berdiri dengan kaki sendiri. Berdaulat secara ekonomi, pangan dan energy,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan tahun 2021 dipastikan tidak ada impor beras sehingga sudah 3 tahun berturut-turut pemerintah tidak melaksanakan impor.
"Sampai saat ini stok beras di Bulog memadai dan mencukupi," ujar Budi Waseso dalam program Metro Pagi Primetime, Kamis, (30/12).
Bulog juga berhasil menyerap beras dalam negeri di tengah pandemi covid-19. Menurut Budi Waseso penyerapan beras dalam negeri sangat membantu petani yang kesulitan menjual beras selama masa pandemi.
Budi Waseso memastikan harga beras stabil dan saat terjadi kelonjakan harga di beberapa lokasi pihaknya akan langsung melakukan operasi pasar sehingga harga dapat terkendali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), prakiraan produksi beras nasional pada kuartal I-2022 adalah sebesar 11,61 juta ton. Bulog pun, kata Budi, siap menyerap kembali produksi tersebut demi menjaga stabilitas harga di tingkat petani sehingga stok beras dalam negeri tercukupi.
"Selain untuk memupuk stok sebagai cadangan beras pemerintah, kegiatan penyerapan gabah/beras petani dalam negeri ini juga menggerakkan perekonomian di tingkat petani sehingga dapat memulihkan roda perekonomian sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi selama pandemi covid-19 ini," tambah Budi.
Selain menjaga stabilitas harga di tingkat petani, Bulog juga berperan menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen dengan melaksanakan operasi pasar yang sekarang bernama KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga). Hingga saat ini Bulog telah menyalurkan beras KPSH mencapai 700 ribu ton.
"Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Perum Bulog pada tahun ini juga sukses menyalurkan Bantuan Beras PPKM (BB-PPKM) dilakukan dengan tuntas 100 persen kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak total 28,8 juta KPM di seluruh Indonesia," tuntasnya.
