Kritik Membabi Buta PSI Ke Anies Isinya Kebencian, Publik Paham Kualitas Giring
SinPo.id - Kritikan yang dilontarkan Ketua Umum PSI Giring Ganesha terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai sudah abnormal dan membabi buta. Sebab, kritikan itu hanya berisi kebencian semata tanpa melihat fakta dan prestasi orang nomor satu di DKI Jakarta itu.
Demikian disampaikan Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga dalam keterangannya yang diterima redaksi, Sabtu (25/12).
"Ada kesan, kritik yang ditujukan kepada Anies bukan lagi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kritik yang mengemuka sudah mengarah pada upaya menguliti Anies secara personal," kata Jamiluddin.
Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 - 1999 ini menilai, kritikan bernada kebencian itu dilakukan PSI, termasuk Giring, yang selalu memposisikan diri berseberangan dengan Anies Baswedan setelah Pilkada DKI Jakarta 2017 usai.
"PSI yang saat itu mengusung Ahok kalah dalam Pilkada tersebut. Tampaknya, PSI hingga sekarang belum dapat menerima kekalahan tersebut," ujar Jamiluddin.
Akibatnya, kata dia, PSI terkesan selalu mencari celah untuk mencari kesalahan Anies. Apa saja yang dilakukan Anies dalam membangun Jakarta tak ada benarnya di mata PSI.
"Bahkan senyum Anies yang tulus saja bisa-bisa dinilai ngeledek. Pokoknya, Anies harus dinilai tidak benar, meskipun kerjanya mendapat banyak penghargaan dari lembaga kompeten," sesalnya.
Namun begitu, Jamiluddin meyakini bahwa kritik PSI terhadap Anies sudah diketahui sebagian besar masyarakat. Karena itu, upaya PSI untuk menyudutkan Anies tampaknya tidak akan berpengaruh terhadap penurunan elektabilitasnya.
Kritik yang terkesan membabi buta dari PSI bahkan berpeluang besar meningkatkan elektabilitas Anies. Anies bisa saja dinilai masyarakat sebagai sosok yang dizholimi, sehingga semakin bersimpati terhadap Gubernur DKI tersebut.
"Lagi pula, orang-orang di PSI, termasuk Giring, bukan sosok yang kredibel di mata masyarakat. Karena itu, ungkapan mereka tidak akan dianggap mayoritas masyarakat Indonesia," pungkasnya.
